Amerika Serikat Tunduk Kepada Indonesia

Menjatuhkan Bung Karno adalah satu-satunya cara agar Amerika bisa bercokol kuat di Indonesia. Sudah dicoba segala cara agar Bung Karno jatuh, tidak berhasil juga. Dicoba dengan cara ancaman embargo, penghentian bantuan…..ehhh Bung Karno malah teriak, “Go to hell with your aid!”.

Messi tertipu oleh Ronaldinho (sosok yg mirip pemain brazil)

"ungkap messi:" Apa yang kamu lakukan berjalan pada sini untuk melihat saya? "Ketika dia memegang tangan saya, saya berlutut saya [dan membungkuk]. Itu sangat emosional. "

Ketika Indonesia Menjadi Kapitalis ( Rezim Orde Baru )

“Ketika tepat 100 tahun gerakan Zionisme Internasional merayakan kelahirannya, dan salah seorang pengusaha Yahudi dunia bernama George Soros memborong mata uang dollar AS dari pasar uang dunia, maka meletuslah krisis keuangan yang berawal dari Thailand dan terus merembet ke Indonesia.”

visi misi Jokowi-JK dengan Prabowo-Hatta

Jokowi-JK:Prabowo-Hatta: Visi: Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat Visi: Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong.

gadis LOMBOK dan adat sasak

nyongkolan, gendang belek, tari rudat, tari jngger,gamelan, chilokak dan peresean. antara adat budaya sasak yg masih utuh di lombok.

Tuesday, May 31, 2011

pesona alam lombok memang indah

SUDAH lama Lombok masuk dream list tempat untuk didatangi. Janjian sama teman adanya gagal melulu, jadwal yang nggak pernah match satu sama lain. Sampai akhirnya salah satu teman mengajak saya dengan antusias ke Lombok, tidak perduli apakah harpitnas pada tanggal 16 Mei kemaren bakalan cuti bersama atau tidak. Sudah niat banget untuk mengambil jatah cuti tahunan.
Persiapan yang mepet, hanya tersisa dua minggu untuk hunting tiket pesawat dan hotel. Untungnya nasib baik berpihak pada saya, setelah mantengin harga tiket yang nggak kunjung turun, saya iseng-iseng buka webnya GIA. Betapa bahagianya saya ketika mendapati untuk rute Kupang-Denpasar-Mataram harganya paling murah dibandingkan di Lion Air dan Batavia Air.
Awalnya saya berencana menginap di daerah Senggigi, namun banyak teman yang menyarankan mendingan saya menginap di Mataram saja, mengingat kalau malam di Senggigi lumayan sepi. Akhirnya saya memilih menginap di Hotel Crown, dengan harga yang reasonable dan tempatnya strategis banget, nggak jauh dari Mataram Mall maupun ke Pasar Cakranegara, sebagai antipasi biar mudah cari makan maupun jika hendak membeli oleh-oleh.
Tanggal 13 Mei siang, saya berangkat dari Kupang transit di Denpasar selama 4 jam, baru malamnya berangkat lagi ke Mataram. Transit 4 jam di Denpasar tidak saya sia-siakan, karena Bandara Ngurah Rai dekat banget dengan pantai Kuta. Window shopping di Centro, berlanjut turun sebentar ke pantai, sayang tiba-tiba gerimis datang. Buyar deh acara hunting foto. Akhirnya, sore itu saya menghabiskan waktu ditemani segelas hot chocolate.

Jam setengah delapan malam akhirnya pesawat berangkat juga, setelah mengalami keterlambatan satu jam (teutep ya), hanya sekejap tiba-tiba saja pesawat sudah mendarat di Bandara Selaparang Mataram. Malam itu udara terasa segar, karena rupanya hujan baru saja turun. Setelah teman saya dari Surabaya mendarat, langsung meluncur ke hotel dengan membayar taksi seharga Rp 30 ribu.
Mataram di pagi hari bersinar cerah. Teman saya menepati janjinya, tak lama setelah saya selesai sarapan dia datang, rencana dia yang akan mengantarkan saya putar-putar Lombok. Taman Mayura-Pura Lingsar-Taman Narmada ternyata tempatnya tidak terlalu jauh, dalam satu jalur menuju ke pantai Kuta di Lombok Selatan.
Taman Mayura pagi itu terlihat sangat sepi, hanya kami saja yang datang, sementara di beberapa sisi sedang mengalami renovasi. Di Pura Lingsar saya dan teman-teman ikutan tradisi lempar koin ke dalam kolam, just for fun, selanjutnya menyaksikan tradisi pemanggilan ikan “keramat”. Ikannya muncul juga akhirnya setelah dipancing dengan telur asin yang baunya amis sekali. Lanjut ke Taman Narmada, disini lumayan ramai, banyak yang renang, suasana rindang, sayang kolamnya agak kotor, ada beberapa sampah plastik mengambang di Telaga Ageng.
Lepas dari Taman Narmada, kita meluncur ke selatan, melewati daerah Praya, melewati Gedung Bandara Mataram yang baru, melintasi tempat wisata desa Sasak, entah desa Sasak yang mana yang sering masuk TV itu, karena kami melewati lebih dari 2 desa adat di sana.
Selanjutnya kami melewati perkampungan yang di belakangnya berdiri bukit-bukit yang menghijau. Lama-lama perkampungan itu berubah menjadi deretan hotel dan kafe di sepanjang sisi jalan. Di salah satu kafe kami berhenti, sudah waktunya makan siang.
Begitu turun mobil, mata saya terbelalak, nyaris tak percaya, pemandangan di depan mata sungguh menyilap mata. Indah tiada tara. Sebuah bukit hijau berdiri menjulang, sementara laut berwarna hijau kebiruan terhampar di bawahnya. Nun jauh di sisi lainnya nampak beberapa bongkahan batu karang berdiri menjulang. Indah. Inilah pantai Kuta Lombok. Relatif sepi jika harus dibandingkan dengan pantai Kuta yang ada di Bali, namun menurut saya pantai Kuta Lombok ini jauh lebih indah.

Nampak pasangan bule sedang mengajari anak bayinya berenang, lucu sekali. Sementara di sisi lain nampak teman-teman bulenya sedang membaca buku sambil sesekali mengobrol dengan anak-anak penjaja souvenir yang tak henti mengitarinya.

Balik ke kafe, makanan sudah siap. Banyak sekali penjaja souvenir yang sudah menunggu disana, agak mengganggu, tapi cuek saja lah. Tak berapa lama, mereka memilih mengelilingi pasangan bule di meja sebelah yang sedang ramai mengobrol dengan pemilik kafe.

Begitu kami hendak keluar dari kafe, pemiliknya mendekati kami, mengucapkan terima kasih sembari mencakupkan tangan di depan dada. Selanjutnya teman saya mengarahkan mobil terus ke timur…menuju tempat dimana saya kembali terbelalak menyaksikan keindahannya. Sampai ketemu di pantai Tanjuang Aan. (Bersambung)

Monday, May 30, 2011

MASYARAKAT SIPIL NTB SIAPKAN GUGATAN TERHADAP MENKEU


Mataram, 30/5 (ANTARA) - Warga Nusa Tenggara Barat yang tergabung dalam Masyarakat Sipil untuk Kesejahteraan Rakyat, tengah menyiapkan gugatan terhadap Menteri Keuangan Agus Martowardojo, terkait pembelian tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara jatah divestasi 2010.
     Koordinator Masyarakat Sipil untuk Kesejahteraan Rakyat Nusa Tenggara Barat (NTB) Basri Mulyani, di Mataram, Senin, mengatakan, sebelum gugatan itu didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, pihaknya lebih dulu mengirim notifikasi kepada Menteri Keuangan (Menkeu).
     "Notifikasi itu sudah dikirim tanggal 27 Mei lalu, sebagai syarat formil untuk dapat diterimanya gugatan oleh PN Jakarta Pusat. Jawaban atas notifikasi itu yang ditunggu kemudian gugatan didaftarkan," ujarnya.
     Notifikasi itu berupa pernyataan singkat (mini notes) kepada pihak yang digugat sebelum penggugat melayangkan gugatan ke pengadilan atas sebuah kasus.
     Notifikasi mememuat jenis pelanggaran dan tuntutan yang spesifik yang menjadi dasar gugatan.
     Pemberitahuan tersebut juga harus dituangkan secara tertulis, baik kepada tergugat maupun kepada lembaga negara yang relevan terhadap pelanggaran Undang Undang.
     Basri mengatakan, pihaknya juga akan melayangkan gugatan "Citizen Law Suit" (CLS) terhadap Kepala Pusat Investasi Pemerintah (PIP), PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) dan Newmont Mining Corporation (NMC) sebagai induk perusahaan.
     Gugatan yang akan segera didaftarkan di PN Jakarta Pusat itu berkaitan dengan tindakan pemerintah pusat melalui Menkeu yang membeli tujuh persen saham divestasi PTNNT menggunakan dana PIP.
     Para penggugat merupakan 20 orang warga NTB dari beragam profesi dan latar belakang yang secara langsung mengalami dampak dari operasionalisasi PTNNT dan keputusan Menkeu Agus Martowardojo yang membeli saham divestasi terakhir itu.
     Adapun tuntutan dalam gugatan itu yakni segera mengembalikan hak pengambilalihan tujuh persen saham PTNNT kepada pemerintah daerah NTB atau badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk diberikan kepada masyarakat NTB melalui program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
     Tuntutan berikutnya, yakni pengambilalihan tujuh persen saham PTNNT oleh Menkeu pada 6 Mei 2011 dinyatakan tidak sah dan tidak memilki kekuatan hukum yang tetap.
     Tuntutan lainnya yakni memerintahkan para tergugat meminta maaf kepada para penggugat melalui lima media cetak yaitu Kompas, Koran Tempo, Jawa Pos, Suara Pembaharuan  dan Jakarta Post dan tujuh media elektronik yaitu SCTV, TRANS TV, RCTI, INDOSIAR, METRO TV, TV One,  yang format dan isinya ditentukan oleh penggugat, selama tujuh hari berturut-turut.
     Sementara dasar gugatan "Citizen Law Suit" itu yakni tindakan para tergugat dalam proses pengambilalihan divestasi saham PTNNT tidak memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kehidupan ekonomi, kedamaian masyarakat NTB pada umumnya dan para penggugat pada khususnya.
     "Malah, pengambilalihan saham tersebut dapat menimbulkan instabilitas keamanan nasional, kemiskinan ekonomi masyarakat, dan disintegrasi bangsa dan negara," ujarnya.
     Versi Masyarakat Sipil untuk Kesejahteraan Rakyat NTB, kerugian materiil yang dapat dihitung atau dibandingkan adalah apabila pengambilalihan saham oleh masyarakat NTB maka peningkatan pertumbuhan masyarakat di NTB dapat sebanding dengan nilai investasi saham yang diambil senilai 246,8 juta dolar AS.
     Selain itu, tidak adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB dan peningkatan kehidupan yang lebih baik merupakan tindakan yang sewenang-wenang dari para tergugat.
     Kelompok masyarakat sipil NTB itu juga menyatakan bahwa, perbuatan para tergugat jelas-jelas melanggar bentuk perlindungan hak atas hidup yang layak, hak atas aman dan damai bagi para penggugat dan masyarakat NTBsebagai korban yang disebabkan oleh konflik vertikal dan horizontal ataupun kerusuhan yang terjadi sekian lama hingga saat ini.
     Selain itu, para tergugat diindikasi melanggar perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 28 I ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945, junto Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, junto Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, junto Pasal 11 butir 1 dan 2 International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR).
     Kovenan itu telah diratifikasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2005, Mukadimah, Pasal 2 butir 3, dan Pasal 25 International Covenant on Civil and Politic Rights juga telah diratifikasi dengan UU Nomor 12 Tahun 2006.
     Para tergugat juga dianggap melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum, asas persamaan, asas kejujuran dan keterbukaan (fair play), asas kepantasan dan kewajaran, dan asas pertanggungjawaban.
     Dugaaan pelanggaran lainnya yakni hak atas informasi, prinsip pengelolaan anggaran dan keuangan negara, prinsip "good governance", prinsip otonomi daerah beserta kewenangan pemerintahan daerah sesuai yang tercantum dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.
     Berikut, pelanggaran atas pasal 10 ayat 1 dan 2 junto pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana perbuatan para tergugat tidak dapat mensinergiskan hubungan dan saling terkait antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah sebagai suatu kesatuan sistem pemerintahan dalam hal hak pembagian urusan pemerintahan.
     Penggugat juga menilai tegrugat telah menggunakan dana PIP sebagai pengeluaran kas negara, karena PIP merupakan badan instansi pemerintah yang salah satu pendanaannya bersumber dari APBN.
     "Hal ini merupakan pemborosan keuangan negara yang seharusnya dapat diperuntukan untuk program peningkatkan taraf kehidupan ekonomi khususnya hak atas kehidupan yang layak, hak atas aman dan damai bagi masyarakat NTB," ujar Basri yang juga aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) NTB itu. (*)

sumber:  www,antaramataram.com

Sunday, May 29, 2011

UUD 1945 JAMIN HUKUM ADAT

Palangka Raya (ANTARA) - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), M. Akil Mochtar, menegaskan bahwa masyarakat adat di Indonesia sudah mendapat jaminan dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada Pasal 18B untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat yang ada.

"Negara sudah mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pada prinsipnya UUD telah menjamin," kata Akil Mochtar, di Palangka Raya (28/5).
Menurut dia, selain mendapat jaminan UUD, masyarakat adat juga mendapat perubahan keempat dari UUD 1945 yang juga memberikan jaminan konstitusional terhadap kebudayaan Indonesia, termuat dalam Pasal 32 UUD 1945.

"Tentang hak negara bisa memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dengan berlandaskan kebebasan masyarakat adat, dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan," ujarnya.

Dia mengatakan, negara sangat menghormati dan memelihara bahasa daerah, sebagai kekayaan budaya di Indonesia yang sangat beragam. Seperti diketahui hampir di setiap aliran sungai bahasa maupun kebudayaan pasti ada perbedaan.

"Dengan demikian masyarakat hukum adat memiliki basis konstitusional untuk mempertahankan hak-haknya sebagai dimuat dalam pasal-pasal tersebut. Walaupun beberapa kalangan justru melihatnya sebagai pembatasan hak masyarakat adat," kata dia lagi.

Menurut Akil, untuk melindungi hak masyarakat adat ditempuh dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia, melalui pengujian perundang-undangan terhadap UUD 1945 untuk membuktikan penguatan di lapangan.

"Bila ditinjau dari perspektif perjalanan sejarah perkembangan hak asasi manusia, baik di level internasional maupun nasional, pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat semakin menguat," katanya menegaskan.

Kemudian, sambung dia, secara formal mulai dari tingkat konversi internasional konstitusi, undang-Undang hingga peraturan daerah (Perda) sampai sekarang persatuan masyarakat adat semakin kuat dan dihormati.

"Terlepas masih adanya catatan dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat, namun upaya untuk mencapai hal tersebut, masih perlu mendapat apresiasi positif dari kita semua," katanya
(*)

Friday, May 27, 2011

Industri Strategis Indonesia Masih Lumpuh

jakarta: Sejak tahun 1995, industri strategis Indonesia lumpuh. Di sisi lain, keran impor justru semakin dibuka lebar-lebar dan masyarakat cenderung dididik untuk konsumtif.

Demikian pernyataan mantan Presiden Prof BJ Habibie, Kamis (26/5/2011), dalam presidential lecture "Pembangunan Daya Saing Bangsa, Tantangan dan Pilihan Kebijakan" di Graha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada  Yogyakarta. "Enam belas tahun sudah industri transportasi Indonesia sebagai salah satu industri strategislumpuh. Sebanyak 48.000 ahli teknologi Indonesia dibubarkan begitu saja," ungkapnya.
Menurut Habibie, Indonesia sebenarnya sudah memiliki industri-industri strategis seperti PT Dirgantara serta PT PAL yang mampu memproduksi pesawat terbang serta kapal berkelas internasional. Namun, industri-industri strategis tersebut dimatikan secara pelan-pelan sebelum berkembang pesat dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
"Kini pintu ekspor dibuka lebar-lebar. Mal-mal yang sebagian besar memasarkan produk-produk luar negeri bertumbuhan. Masyarakat akhirnya justru dididik untuk semakin konsumtif," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sugiharto mengungkapkan, antara tahun 2009 dan 2010 pertumbuhan jumlah kendaraan roda dua meningkat pesat dari 5,8 juta unit menjadi 7,5 juta unit, sedangkan kendaraan roda empat naik dari 486.000 unit menjadi 700.000 unit. Ironisnya, semuanya adalah produk impor.
Menyikapi hal ini, Habibie menegaskan, penguasaan teknologi merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Tanpa adanya industri-industri strategis dalam negeri, lapangan pekerjaan dan jam kerja akan sulit tersedia.  
Ia mencontohkan, di Indonesia saat ini terdapat 51,2 juta usaha mikro dan kecil atau sekitar 98,9 persen dari total jumlah pelaku usaha. Sementara jumlah usaha kecil sebesar 1,01 persen, usaha menengah 0,08 persen, dan usaha besar 0,01 persen.
Namun, sumbangan produk domestik bruto justru sebagian besar berasal dari usaha besar sebesar 44,4 persen, usaha menengah 13,4 persen, usaha kecil 10,1 persen, serta usaha mikro dan kecil 32,1 persen.
Perkuat industri dalam negeri
Menyikapi keprihatinan ini, Habibie menilai, dengan penguasaan teknologi, produksi usaha mikro dan kecil di Indonesia harus ditingkatkan sehingga memiliki nilai tambah. Karena itu, dibutuhkan produk hukum untuk melindungi pasar domestik, insentif keringanan pajak pada semua produk padat karya, dan pembatasan ketat terhadap produk-produk impor.  
Sugiharto menambahkan, sejak tahun 2004 hingga 2010 APBN untuk pengentasan rakyat kemiskinan naik pesat sekitar 500 persen dari Rp 18 triliun menjadi Rp 90 triliun. Akant tetapi, pertumbuhan ini tak berbanding linear dengan penurunan tingkat kemiskinan yang hanya turun sangat kecil dari 16 persen menjadi 13 persen.
"Pemberdayaan sumber daya manusia di Indonesia perlu ditingkatkan daripada sekadar mengandalkan sumber daya alam yang ada. Salah satunya dengan cara pengembangan industri strategis yang diharapkan mampu menumbuhkan lapangan pekerjaan serta nilai tambah produksi," ujarnya

Indonesia Menjanjikan bagi Investor Malaysia

Kuala Lumpur: Banyak pengusaha besar dari Malaysia tertarik berinvestasi di Indonesia. Tak hanya di satu sektor, tapi berbagai sektor, seperti infrastruktur, pertambangan, perkebunan dan pertanian. Peluang itu tak dibiarkan begitu saja oleh Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Da'i Bachtiar.

"Indonesia dipandang sebagai tempat investasi yang menarik dan menjanjikan. Sejumlah pengusaha besar Malaysia itu sudah saya pertemukan dengan calon mitranya di Indonesia," kata Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Da'i Bachtiar di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (27/5).

Di sela-sela acara pisah sambut sejumlah pejabat lama yang akan kembali ke tanah air dan pejabat yang baru bertugas di lingkungan KBRI, mantan Kapolri itu menjelaskan pengusaha besar Malaysia tersebut juga diperlihatkan peluang-peluang investasi.

Peluang tersebut juga tidak saja di wilayah tradisional seperti Jawa, Sumatra dan Kalimantan, tapi juga wilayah Timur Indonesia seperti Sulawesi, Maluku, bahkan Papua.

"Kita giring juga mereka ke wilayah bagian Timur Indonesia dan bertemu langsung dengan sejumlah pejabat pejabat di pusat maupun daerah termasuk mempertemukannya dengan sejumlah menteri terkait dan bupati," ungkapnya.

Beberapa di antaranya ada peminat dan dengan seksama mempelajari peluang-peluang tersebut serta dilanjutkan dengan bertemu kembali dengan pejabat daerah. Investasi yang diminati investor Malaysia tersebut di antaranya untuk mengembangkan sawah di Kalimantan Barat untuk penanaman padi dalam jumlah besar.

Terkait dengan itu, salah satu daerah menawarkan kesiapan lahan di wilayahnya dan telah mempresentasikannya kepada calon investor tersebut. "Investor Malaysia juga ingin mengembangkan tanaman padi di Kalimantan Barat, Merauke dan Papua," katanya dengan menambahkan investasi yang sudah banyak dan terus berkembang adalah untuk perkebunan kelapa sawit, bahkan juga ada keinginan untuk perkebunan tebu.

Ketika ditanya, apakah sudah ada yang langsung investasi, Da'i menjelaskan tentunya mereka akan mempelajari lebih lanjut dengan menganalisanya seberapa besar keuntungan yang dapat diperolehnya jika berinvestasi di Indonesia.

"Tidak mungkin langsung, tapi mereka akan mempelajarinya dulu. Tentu mereka punya konsultan bisnisnya. Dan mereka yang saya ajak ke Indonesia adalah yang benar-benar pengusaha besar dan bukan sekadar sebagai broker bisnis," tegasnya.

Sementara itu, selama empat tahun terakhir, menurut Da'i, investasi Malaysia di Indonesia sebesar 1,5 miliar dolar AS, sedangkan investasi Indonesia di negeri jiran itu sebesar 534 ribu dolar AS. Da'i meyakinkan pengusaha Malaysia bahwa iklim investasi di Indonesia sudah mendukung bagi investor asing. Ia lalu menjelaskan, seluruh kota di Jawa sudah terhubungkan dengan jalan tol. Selanjutnya akan diikuti dengan Trans-Sumatera dan Trans-Kalimantan dan daerah lainnya di Indonesia.

"Kami mengundang investor Malaysia untuk menanamkan modalnya bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia," ujarnya.

Selain dalam bidang infrastruktur, para investor juga diharapkan dapat berinvestasi di bidang telekomunikasi, perbankan dan perkebunan.(Ant/BEY

PRESIDEN CANANGKAN PELAKSANAAN MP3EI

Jakarta, 27/3 (ANTARA) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dibahas sejak 2010 dalam upaya mengembangkan "pemerataan" pembangunan di seluruh daerah.

       Acara peluncuran masterplan tersebut ditandai dengan penekanan sirine oleh Kepala Negara di empat titik koridor ekonomi, yaitu koridor ekonomi Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan-Sulawesi, Maluku dan Papua, Jawa II dan Sumatra yang dilakukan dari Balai Sidang Jakarta (JCC), Jumat pagi.

        "Kita perlu masterplan agar arah, kebijakan dan strategi yang kita tempuh jelas," kata Presiden saat menjelaskan mengenai keperluan suatu masterplan dalam pembangunan ekonomi.

        Presiden menekankan bahwa membangun suatu negara tanpa strategi dan rencana atau masterplan, baik jangka pendek atau panjang, adalah hal yang mustahil.

        Dengan "masterplan" yang jelas, menurut Presiden, program perluasan dan percepatan pembangunan ekonomi dapat dicapai sesuai rencana.

        Presiden berharap, pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan secara signifikan.

        Selain mencanangkan langsung dimulainya proyek-proyek pembangunan ekonomi di empat koridor ekonomi, Presiden Yudhoyono juga melakukan dialog jarak jauh dengan empat gubernur untuk memperoleh laporan mengenai pelaksanaan program-program MP3EI di daerahnya masing-masing.

       Keempat daerah itu adalah Semangke Sumatra Utara, Cilegon, Banten, Lombok Timur Nusa Tenggara Barat dan Timika Papua.

        Dalam laporannya Gubernur Papua Barnabas Suebu menyampaikan kesiapan koridor Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua untuk melaksanakan program MP3EI, yang antara lain adalah pembangunan jalan darat antara Timika-Nabire, pembangkit listrik tenaga surya di Kepulauan Mianggas dan pembangunan jaringan komunikasi di kawasan Indonesia bagian timur.

        Ia menyampaikan harapannya agar Kawasan Timur Indonesia tidak menjadi halaman belakang pembangunan ekonomi Indonesia dengan adanya MP3EI.

        "Kawasan Timur Indonesia siap untuk mendukung pembangunan dan perluasan ekonomi nasional Indonesia," katanya.

        Sedangkan Gubernur NTB yang mewakili koridor Bali-Nusa Tenggara mengatakan bahwa kawasan tersebut siap untuk memperkuat kapasitasnya sebagai salah satu pilar industri pariwisata Indonesia dengan pembangunan proyek jalur baru Garuda Indonesia, perluasan bandara Ngurah Rai, pembangunan jaringan telekomunikasi dan pembangunan waduk di Lombok Timur.

        Sementara itu Gubernur Banten yang mewakili koridor ekonomi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan Barat menyampaikan besaran tenaga kerja yang akan terserap dalam proyek-proyek baru yang tertuang dalam MP3EI, antara lain proyek perluasan industri baja, pelabuhan dan air.

        Gubernur Sumatra Utara yang mewakili koridor ekonomi Sumatra menyampaikan mengenai pembangunan industri pertanian, bahan bakar nabati, dan pembangkit listrik tenaga air di kawasan tersebut.

        Ia juga menyampaikan optimismenya atas kemampuan proyek-proyek itu menyerap tenaga kerja.
          Sebelumnya Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa MP3EI dilaksanakan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi di seluruh Indonesia secara berkesenambungan serta menghilangkan hambatan-hambatan pembangunan.

        Oleh karena itu, menurut Hatta, pembahasan Masterplan MP3EI melibatkan pemangku kepentingan mulai dari pengusaha kecil hingga besar, juga seluruh pemerintah daerah.

        Hatta menjelaskan bahwa pembangunan program-program dalam MP3EI itu didanai oleh dana BUMN, swasta, investasi asing langsung (FDI), dan dana pemerintah yang kesemuanya mencapai Rp200 triliun mulai dari Aceh sampai Papua.            
    Dikatakan Hatta, di Aceh misalnya akan dilakukan pembangunan pembangkit listrik, di Banten dilakukan pembangunan industri baja, di Bali dimulai pembangunan bandara dan jalan tol, di Nusa Tenggara Barat dilakukan pembangunan dua waduk.      
    Sementara di Kalimantan dikembangkan industri bauksit oleh PT Aneka Tambang, di Halmahera dikembangkan "smelter" nikel, sementara di Papua dilakukan pembangunan jalan tembus yang menghubungkan Timika-Nabire hingga Merauke.    
    Menurut dia, untuk menjaga agar program berjalan hingga 2025 maka MP3EI akan menjadi keputusan Presiden berupa Perpres dan juga akan ada tim yang monitor dan evaluasi.      
   Total keseluruhan proyek yang masuk dalam MP3EI, katanya, sekitar 17 proyek di enam koridor ekonomi yang membutuhkan dana sekitar Rp3.000 triliun sampai 2014 yang berasal dari BUMN, swasta murni, dana pemerintah, serta FDI.

        Sedangkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisyahbana mengatakan bahwa dokumen MP3EI tidak untuk menggantikan dokumen rencana pembangunan ekonomi yang telah ada, dan lebih bersifat sebagai pelengkap.

        Dirut PLN Dahlan Iskan yang juga hadir dalam acara tersebut sebagai salah satu wakil dari BUMN menilai bahwa iklim usaha yang diciptakan Kementerian BUMN saat ini telah cukup baik. (*)
sumber: www.wantaramataram.com

Tuesday, May 17, 2011

NEWMONT DINILAI KELABUI INDONESIA

Jakarta, 17/5 (ANTARA) - Perusahaan tambang emas raksasa Amerika Serikat, Newmont Holding dinilai sukses mengelabui Indonesia untuk tetap menjadi pemegang saham mayoritas di PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), menyusul pembelian saham divestasi tujuh persen oleh Pemerintah Pusat melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
LINK UNTUK BERITA
"Ketika saham divestasi itu dibeli oleh Pemerintah Pusat, tercium 'bau' bahwa itu merupakan bagian dari skenario Newmont untuk mencegah pihak Indonesia memiliki saham yang jauh lebih besar dari Newmont," kata pengamat ekonomi, Ichsanuddin Noorsy, saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Berdasarkan struktur kepemilikan saham pasca divestasi tujuh persen oleh PIP, kata Ichsanuddin, Newmont menguasai 28,44 persen saham NNT, 20,56 persen dimiliki Sumitomo, 20 persen milik PT Pukuafu Indah, PT Multi Daerah Bersaing (MDB) 24 persen saham, serta 7 persen milik Pemerintah Pusat.
"Ini menunjukkan betapa Newmont berhasil mencegah porsi penguasaan daerah di saham divestasi NNT. Apabila daerah membeli sisa saham divestasi itu, tentunya PT MDB (konsorsium pemerintah daerah bersama swasta) akan menjadi pemegang saham mayoritas di NNT," katanya.
Informasi yang beredar juga menyebutkan, Newmont diduga telah menguasai saham yang sebelumnya dimiliki pemegang saham minoritas, PT Pukuafu Indah.
Hal itu dilandasi data Laporan Tahunan perseroan tahun 2010 dalam keterbukaan informasi sesuai ketentuan US Securities and Exchange Commission (komisi pengawas pasar modal Amerika Serikat). Pada halaman 17 Annual Report itu, Newmont menyatakan telah mempertahankan voting interest pada dua perusahaan Indonesia yang juga menjadi pemegang saham NNT.
Bahkan, dilaporkan, Jusuf Merukh, pemilik PT Pukuafu Indah telah melepas 2,2 persen dari 20 persen saham miliknya di PT NNT kepada PT Indonesia Masbaga Investama, yang ditengarai sebagai representasi Newmont di Indonesia.
Hal itu tentunya bertentangan dengan komitmen kontrak karya yang disepakati bersama Pemerintah Indonesia pada 1986 silam yang mewajibkan Newmont untuk melepas status pemegang saham mayoritas melalui mekanisme divestasi saham.
"Dengan kepemilikan ini, praktis Newmont masih bisa memainkan peranan penentu dalam berbagai aspek. Termasuk mendudukkan perwakilannya di dewan direksi, serta mengatur berbagai target operasionalisasi perseroan," kata Ichsanuddin.
Anggota Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI) Herman Afif Kusumo secara terpisah menegaskan, masuknya Pemerintah Pusat dalam divestasi Newmont seolah membelenggu negara.
"Ini mesti dipahami, negara telah bermuka dua. Apabila di kemudian hari, PT NNT dinilai bersalah karena melanggar hukum atau dianggap penjahat, itu artinya negara juga melakukan pelanggaran hukum karena ikut andil dalam kepemilikan saham di NNT," ujar Herman.
Herman pun merasa aneh dengan sikap pemerintah pusat yang semula berseberangan sekarang ingin menjadi bermitra.
Semula, telah ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan PT NNT bahwa harga saham divestasi periode 2010 sebesar tujuh persen dibanderol 271,6 juta dolar AS. Namun, pemerintah meminta potongan harga menjadi 246,8 juta dolar AS.
"Pemegang saham asing PT NNT langsung menyetujui diskon harga itu tanpa proses yang panjang. Ini menjadi aneh dan patut dicurigai," ungkap Herman. (E008/ *)
http://www.antaramataram.com/

Monday, May 16, 2011

FMN dan FQN Diikuti 30 Provinsi se-Indonesia

Mataram (Global FM Lombok) –
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, Drs. L. Gita Aryadi, M.Si, menyebutkan, Festival Maulid Nusantara (FMN) ke 6 dan Festival Qasidah Nasional (FQN) ke 16, diikuti sebanyak 30 provinsi se-Indonesia. Jumlah peserta luar NTB yang diperkirakan akan hadir sebanyak 2 ribu orang itu, akan berlangsung 14-19 Mei 2011. Selain sebagai ajang silaturahmi budaya dan adat istiadat, kedua festival ini dihajatkan untuk meningkatkan promosi wisata religi dan produk kerajinan antar provinsi, khususnya kabupaten/kota se-NTB. Seni dan Budaya yang akan ditampilkan merupakan wujud kecintaan terhadap Nabi Muhammad.

Demikian disebutkan, Drs. L. Gita Aryadi, M.Si, saat memberikan laporan pada acara pembukaan FMN ke 6 dan FQN ke 16 di Lapangan Umum, Mataram, Minggu (15/4). Gita menuturkan, berbagai kegiatan akan digelar, seperti prosesi Maulid dan pameran sejarah peradaban islam di masing-masing provinsi. Selain itu, akan digelar lomba qasidah rebana klasik dan kolaborasi, rapat pimpinan (Rapim) Lembaga Seni Qasidah Indonesia (Lasqi) dan lainnya. Festival dimulai dengan parade yang diikuti seluruh peserta dari 30 provinsi.

Di tempat terpisah, Gita mengungkapkan, anggaran yang digelontorkan untuk menggelar acara tersebut sebesar Rp 2 miliar lebih, berasal dari APBD I dan II. Dana yang digelontorkan itu bergulir di daerah NTB sendiri. Sebab, segala fasilitas dan perlengkapan festival, seperti panggung, sound system, sanggar music, para penari, artis dan lain sebagainya dari NTB sendiri. Dampaknya, masyarakat NTB akan merasakan acara festival tersebut, karena dana penyelenggaraan tidak dibuang ke laut atau ke luar daerah.

Jika dilihat dari segi promosi lanjut Gita, festival ini merupakan ajang membentuk image positif pariwisata NTB. Dalam hal ini, pelayanan terbaik sebagai tuan rumah, adalah promosi yang utama. Sebab, jika seluruh peserta terpuaskan saat berada di NTB, maka mereka akan menjadi duta-duta wisata NTB di daerahnya masing-masing. Dari segi ekonomi, jika 50 persen saja yang berbelanja di NTB, maka dapat dipastikan ratusan juta rupiah akan beredar dan semuanya kembali ke masyarakat. Bahkan, akibat keterbatasan seat pesawat, ratusan peserta dan beberapa pejabat pusat tidak bisa mengikuti acara pembukaan, karena mereka terlambat datang

Festival Maulid & Qasidah Nusantara di(LOMBOK) meriah

Mataram (Global FM Lombok) –

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA, menilai, Festival Maulid Nusantara (FMN) ke 6 dan Festival Qasidah Nasional (FQN) ke 16 dapat dijadikan sebagai ajang pertempuran dengan budaya asing. Sebab, ditengah derasnya arus globalisasi, nilai-nilai budaya yang diambil dari asing, telah mulai dianggap sebagai budaya Indonesia. Padahal, budaya asing itu bertentangan dengan budaya ketimuran yang dimiliki Indonesia. Terlebih, budaya ketimuran yang ada pada Indonesia jauh lebih bagus dan mulia, daripada budaya asing. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam FMN dan FQN penuh dengan nilai-nilai positif, karena diambil dari ajaran agama.

Demikian diungkapkan, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA, saat memberikan sambutan pada acara pembukaan FMN ke 6 dan FQN ke 16 di Lapangan Umum, Mataram, Minggu (15/4). Majdi menerangkan, budaya FMN dan FQN yang akan ditampilkan masing-masing provinsi se-Indonesia, merupakan sebuah kreatifitas positif yang mengandung nilai-nilai religious. Hal itu sebagai wujud kecintaan dan ketaan terhadap ajaran Nabi Muhammad untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya yang didasari ajaran agama tegas Majdi, wajib untuk ditingkatkan dan dipelihara keberadaannya.

Selain sebagai ajang pertukaran budaya antar provinsi lanjut Majdi, FMN dan FQN ini akan dapat memajukan pariwisata Indonesia, khususnya NTB. Terlebih, NTB memiliki program Visit Lombok Sumbawa (VLS) 2012. Program yang dilaunching Presiden RI tersebut mengandung makna bahwa NTB daerah yang nyaman untuk dikunjungi. NTB juga menjadi daerah yang pantas untuk dipilih untuk kegiatan apapun, seperti berlibur, rapat dan lainnya. Sebab, NTB telah menjadi salah satu daerah Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE) nasional. NTB juga dinilai kaya dengan potensi wisata yang bisa dikunjungi dari gunung hingga dasar laut.

Wednesday, May 11, 2011

Newmont Lanjutkan Eksplorasi Elang di Sumbawa

PT Newmont Nusa Tenggara dan Pemerintah Sumbawa menandatangani nota kesepahaman melanjutkan kembali eksplorasi di lokasi tambang Elang, Sumbawa.

Siaran pers Newmont di Jakarta, Rabu (11/5), menyebutkan, kesepahaman ditandatangani Bupati Sumbawa, Jamaluddin Malik, dan General Manager Operasi NNT, David Lilley di Sumbawa Besar, Rabu malam.

Lilley mengharapkan, kegiatan pengeboran bisa dimulai pada triwulan ketiga 2011.
Eksplorasi adalah tahapan memperoleh informasi rinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial, dan hidup.

"Dengan memulai kegiatan eksplorasi, maka akan membuka kesempatan kerja bagi sekitar 200 orang yang direkrut dari kecamatan setempat," katanya.
Selain itu, NNT juga akan membeli barang dan jasa dari pengusaha lokal serta melakukan program pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur.
Lilley menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah dan masyarakat Sumbawa, sehingga NNT memulai kembali kegiatan eksplorasi Elang.
Kegiatan sosialisasi program kerja eksplorasi Elang telah dilaksanakan pada Januari-Februari 2011 oleh Tim Terpadu yang dibentuk Pemkab Sumbawa.
Sementara, Jamaluddin mengatakan, pihaknya menjamin NNT bekerja dengan aman dan tenang. "Kami juga
akan memperoleh manfaat dari kegiatan NNT ini," ujarnya.(Ant/ICH)