Amerika Serikat Tunduk Kepada Indonesia

Menjatuhkan Bung Karno adalah satu-satunya cara agar Amerika bisa bercokol kuat di Indonesia. Sudah dicoba segala cara agar Bung Karno jatuh, tidak berhasil juga. Dicoba dengan cara ancaman embargo, penghentian bantuan…..ehhh Bung Karno malah teriak, “Go to hell with your aid!”.

Messi tertipu oleh Ronaldinho (sosok yg mirip pemain brazil)

"ungkap messi:" Apa yang kamu lakukan berjalan pada sini untuk melihat saya? "Ketika dia memegang tangan saya, saya berlutut saya [dan membungkuk]. Itu sangat emosional. "

Ketika Indonesia Menjadi Kapitalis ( Rezim Orde Baru )

“Ketika tepat 100 tahun gerakan Zionisme Internasional merayakan kelahirannya, dan salah seorang pengusaha Yahudi dunia bernama George Soros memborong mata uang dollar AS dari pasar uang dunia, maka meletuslah krisis keuangan yang berawal dari Thailand dan terus merembet ke Indonesia.”

visi misi Jokowi-JK dengan Prabowo-Hatta

Jokowi-JK:Prabowo-Hatta: Visi: Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat Visi: Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong.

gadis LOMBOK dan adat sasak

nyongkolan, gendang belek, tari rudat, tari jngger,gamelan, chilokak dan peresean. antara adat budaya sasak yg masih utuh di lombok.

Wednesday, September 21, 2011

tardiri nyongkolan antara budaya unik masyarakat lombok


 Tradisi pernikahan masyarakat Desa Bentek terbilang unik dibanding kebiasaan perkawinan masyarakat di tempat lain di Kecamatan Gangga. Pasalnya, setelah beberapa proses dilalui, maka prosesi pernikahan digelar.

Keunikan terlihat saat peroses pernikahan yaitu, prosesi pernikahan dilakukan di atas berugak dan di kelilingi oleh kerumunan warga. Saat proses ijab kabul berlangsung, ketika pengantin laki membuat kesalahan, maka seketika itu warga akan ramai dengan teriakan soraknya, “tidak sah,” sorak para warga.

Tak heran jika prosesi ijab kabul ini sering diulang sampai tiga kali bahkan lebih. terkadang walaupun dalam pengucapan ijab kabul tidak terdapat satupun kesalahan, warga yang menonton pun masih tetap bersorak. Sehingga pernikahan yang sebenarnya sudah sah harus diulang kembali sampai semua warga berteriak mengucapkan kata “sah”.  Inilah salah satu keunikan prosesi pernikahan suku Sasak, khususnya di Kecamatan Gangga.

Setelah prosesi ijab kabul dilaksanakan, selang beberapa hari proses Nyongkolang digelar. Dalam perayaan ini pengantin wanita akan dibawa pulang ke rumah orang tuanya untuk pertama kali sejak prosesi penculikan dari rumahnya. Sebelumnya, dengan berpasangan dan diiringi oleh pengiring dan musik tardisional, pengantin pria dan wanita diarak dengan cara berjalan kaki menuju rumah pengantin wanita.

Prosesi Nyongkolan ini, untuk memberitakan kepada masyarakat bahwa pasangan pengantin telah melakukan sebuah prosesi pernikahan yang sah secara hukum agama ataupun hukum adat yang ada di masyarakat suku Sasak.

Begitu pula budaya yang dilakoni masyarakat San Baro Bentek. Misalnya, pada pernikahan Mustakim (San Baro) dan Nurul Hidayah (Bayan), pada Selasa (20/9/2011).  Dalam proses Nyongkolan mereka, kedua mempelai diiringi oleh musik tradisional asli setempat yaitu Gendang Beleq dan Kecimol. Pada saat musik ditabuh (dimainkan) langkah demi langkah dijalankan menuju rumah pengantin perempuan dengan ayunan barisan yang rapi biasanya tiga berbanjar.

Tidak jarang pada saat musik ditabuh sebagian pengiring berjoged ria dengan rasa kegembiraan yang tinggi disela-sela perjalanan. Setelah sampai  tujuan rombongan pengiring disambut dengan beragam macam jamuan tradisional oleh masyarakat Bayan.

Sesampai di rumah pengantin wanita, ia pun menangis histeris di kaki orang tuanya. Tangisan pengantin wanita ini disebabkan karena akan berpisah meninggalkan rumah orang tuanya. Setelah beberapa saat iringan pengantin pun kembali meninggalkan rumah pengantin wanita. (DJ)
mataramnews.

Friday, September 9, 2011

PROSEDUR BIROKRASI BERBELIT PERLU DIKAJI ULANG

Jakarta (sasakworld) - Prosedur yang rumit dalam birokrasi perlu dikaji ulang agar lebih sederhana tanpa menghilangkan asas kehatian-hatian dan pengawasan, sehingga peluang untuk melakukan korupsi dapat ditekan, kata Kepala Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto.

Di Kantor Presiden Jakarta pada Kamis sore, ia mengatakan, dengan upaya pengkajian ulang prosedur birokrasi untuk mengurai tahapan yang rumit, maka dapat memperkecil keinginan untuk mencari jalan pintas melewati birokrasi yang mendorong terjadinya korupsi.

"UKP4 melakukan kajian mengenai kinerja kementerian sama sekali tidak dikaitkan dengan masalah korupsi. Bahwa masalah korupsi itu kemudian mengundang perhatian mengenai prosedur kita mengetahui bahwa semakin rumitnya prosedur ini akan semakin mengundang keinginan untuk melakukan hal yang tidak benar untuk mempercepat proses," katanya.

Kuntoro menambahkan, "Ini dalam kata lain semakin rumit birokrasi semakin mengundang terjadinya unsur korupsi. Karena itu, kita perlu mereview kembali prosedur birokrasi yang berbelit selain untuk mmpercepat tapi juga untuk mengurangi perilaku koruptif."

UKP4, kata Kuntoro, bertugas mengevaluasi pencapaian target-target kementerian yang sudah diprogramkan dan melaporkan hal tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk dijadikan bahan penilaian dan ukuran pencapaian program kabinet.

Ketika ditanya hambatan pers mengenai apa yang dihadapi oleh kementerian sehingga ada sejumlah program kementerian yang terlambat dilaksanakan dan penyerapan anggaran masih kurang dari 30 persen seperti yang dikeluhkan Presiden, Kuntoro menilai, permasalahan sebagian besar terjadi di manajemen kementerian.

"Saya kira ini lebih banyak pada masalah manajemen di tingkat kementerian dimana arahan Presiden yang diberikan itu tidak segera ditindaklanjuti sedemikian sehingga selalu terjadi kelambatan," ujarnya.

Selain itu, ia mengemukakan, "Saya kira ini yang paling pokok jadi kajian kami selama ini menunjukkan bahwa percepatan dari penindaklanjutan berbagai macam persoalan yang terhambat di lapangan dan sudah diberikan arahan Presiden tidak segera bisa dijalankan dengan baik oleh kementerian dan lembaga. Saya kira ini yang paling pokok."

Ia menyatakan, kehatian-hatian di kementerian dalam pelaksanaan program baik perencanaan, pelaksanaan tender hingga pencairan anggaran memang diperlukan dalam upaya transparansi dan akuntabilitas.

"Saya kira kehati-hatian itu diperlukan, memang ada beberapa persoalan yang menimbulkan sulitnya untuk dicari satu sikap yang jelas mengenai pengadaan lelang karena semakin besar sebuah proyek dan semakin banyak sektor lain atau mungkin bahkan gubernur atau bupati, maka semakin complicated persoalan permasalahannya. Pengadaan barang melalui tender perlu didahului oleh ijin," katanya.

Ia menimpali, "Kadang-kadang izin-izin pun lambat diberikan karena berbagai macam pertimbanagn yang bisa masuk akal dan ada juga yang tidak masuk akal."

Selain itu, menurut dia, "Ini semua persoalan yang menyebabkan lambatnya pengadaan tentu di lain pihak juga ada masalah birokrasi yang sangat berbelit, di mana kita terpanggil untuk melakukan penyederhanaan dari berbagai macam prosedur yang selama ini sudah terlanjur diberlakukan dan kita tahu ini memperlama proses pengadaan jadi hal semacam ini juga perlu dilakukan untuk mempercepat proses."

Kuntoro menilai, kalau korupsi tidak segera diselesaikan, maka kemampuan untuk meningkatkan daya saing akan sulit dicapai.

Terkait laporan kinerja kementerian selama semester I 2011, Kuntoro mengatakan, sudah disampaikan kepada Presiden, namun Kepala Negara belum memberikan tanggapan balik mengenai laporan tersebut.

"Presiden belum memberikan feedback kepada saya, dan ini masih menjadi sesuatu yang dipelajari oleh Presiden," katanya.

Dijelaskannya, "Apa-apa yang kami laporkan ke Presiden itu tentu berguna tetapi presiden dalam mengambil keputusan mengenai bagaimana tindak lanjutnya tentu menggunakan laporan ini dan tidak hanya terbatas laporan ini saja tapi juga aspek-aspek lain yang juga dipertimbangkan."

Namun, ia menambahkan, bila telah memasuki ranah penggantian menteri atau perombakan (reshuffle) kabinet, maka hal itu sudah merupakan kewenangan penuh Presiden.
sumber berita (ANTARA NEWS)