Amerika Serikat Tunduk Kepada Indonesia

Menjatuhkan Bung Karno adalah satu-satunya cara agar Amerika bisa bercokol kuat di Indonesia. Sudah dicoba segala cara agar Bung Karno jatuh, tidak berhasil juga. Dicoba dengan cara ancaman embargo, penghentian bantuan…..ehhh Bung Karno malah teriak, “Go to hell with your aid!”.

Messi tertipu oleh Ronaldinho (sosok yg mirip pemain brazil)

"ungkap messi:" Apa yang kamu lakukan berjalan pada sini untuk melihat saya? "Ketika dia memegang tangan saya, saya berlutut saya [dan membungkuk]. Itu sangat emosional. "

Ketika Indonesia Menjadi Kapitalis ( Rezim Orde Baru )

“Ketika tepat 100 tahun gerakan Zionisme Internasional merayakan kelahirannya, dan salah seorang pengusaha Yahudi dunia bernama George Soros memborong mata uang dollar AS dari pasar uang dunia, maka meletuslah krisis keuangan yang berawal dari Thailand dan terus merembet ke Indonesia.”

visi misi Jokowi-JK dengan Prabowo-Hatta

Jokowi-JK:Prabowo-Hatta: Visi: Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat Visi: Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong.

gadis LOMBOK dan adat sasak

nyongkolan, gendang belek, tari rudat, tari jngger,gamelan, chilokak dan peresean. antara adat budaya sasak yg masih utuh di lombok.

Saturday, August 20, 2011

BUPATI MINTA MASYARAKAT DUKUNG PROYEK TRENG WILIS

Lombok Timur, NTB (ANTARA)- Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat H.M.Sukiman Azmy meminta seluruh masyarakat untuk mendukung  proyek air bersih Treng Wilis yang hingga kini belum bisa dilaksanakan karena masih ada penolakan dari sebagian masyarakat.

         "Saya sangat mengharapkan dukungan seluruh masyarakat, karena tujuan pemerintah pusat memberikan dana untuk membiyai proyek Treng Wilis itu dalam bagian  selatan yang hingga kini masih  kesulitan air bersih," katanya di Selong (20/8).

        Ia mengatakan, untuk mengatasi kesulitan air bersih bagi warga di Lombok Timur  bagian selatan itu  adalah  dengan mengalirkan air dari  sumber mata air Treng Wilis di  Kecamatan Montong Gading. Nilai proyek air bersih bantuan pemerintah pusat itu  mencapai ratusan milyar rupiah.

         "Seharusnya masyarakat memberi dukungan penuh terhadap   upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat di Lombok Timur, bukan justru  menentang sebagaimana yang kita lihat bersama masih ada warga yang menolak," ujar Sukiman.

         Ia mengatakan, kendati masih ada penolakan oleh sebagian warga Pemkab Lombok Timur khusus  di lokasi proyek Treng Wilis di Kecamatan Montong Gading tersebut, namun pihaknya akan terus mencari   alternatif terbaik  agar proyek air bersih itu bisa dilaksanakan   sebagaimana yang diharapkan bersama.

         Kerja keras yang dilakukan Pemkab Lombok Timur untuk merealisasikan  proyek air bersih itu   mulai menunjukkan  hasil yang cukup menggembirakan dengan adanya lokasi pengganti sumber air  di wilayah Tete Batu, Kecamatan Sikur yang sumber mata airnya juga cukup besar.  
    Saat ini sudah mulai dilakukan pengerjaan waduknya tempat penampungan airnya yang nantinya akan disalurkan ke wilayah selatan, dengan sistem perpipaan.

        "Memang sebelumnya warga Tete Batu sempat menolak, akan tetapi setelah diberikan pemahamanan, akhirnya mereka bisa menerima," ujar  Sukiman Azmy.

        Ia menambahkan pemerintah Kabupaten Lombok Timur tidak memiliki kepentingan lain dibalik proyek Treng Wilis  bernilai ratusan milyar rupiah itu, yang diinginkan  pemerintah bagaimana meningkatkan kesejahteraan didaerah ini secara merata, terutama dalam  pemenuhan  kebutuhan air besih dan irigasi.

        "Salah satu tumpuan kita untuk menanggulangi masalah krisis air di wilayah Selatan adalah  melalui proyek Treng Wilis tersebut, sehingga dukungan dan peran serta masyarakat untuk mensukseskan proyek itu sangat dibutuhkan,"  Sukiman Azmy.(*)

Monday, August 15, 2011

NTB SEGERA RESMIKAN LIMA PROYEK INFRASTRUKTUR DASAR

Mataram, 15/8 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera meresmikan lima proyek infrastruktur dasar bernilai miliaran rupiah yang telah rampung pembangunannya dan siap dioperasionalkan.
     Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Rosiady Sayuti, di Mataram, Senin, mengatakan, peresmian kelima proyek itu diagendakan, Selasa (16/8).
     Peresmiannya secara simbolis di Aula Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, oleh Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, karena semua proyek bernilai miliaran rupiah itu didanai dengan dana APBD NTB.
     "Proyek-proyek itu dikerjakan tahun lalu, dan sudah rampung pembangunannya. Bahkan, ada dikerjakan sejak 2008 yakni pembangunan Jaringan Irigasi Lahan Kering atau JILK di Bima," ujarnya.
     Proyek JILK dibangun di Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan nilai proyek R1,07 miliar lebih.
     Proyek lainnya yakni pembangunan Asrama BKD dan Diklat Provinsi NTB senilai Rp4,03 miliar lebih, yang untuk sementara dipergunakan oleh para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Regional Mataram, sambil menunggu asrama mereka di kampus IPDN Regional Mataram di Puyung, dirampungkan.
     Proyek pembangunan gedung Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) dan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) bernilai Rp9,8 miliar di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, juga akan segera diresmikan.     Demikian pula proyek penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Dusun Tengga, Desa Tegal Maja, Kabupaten Lombok Utara, senilai Rp899,44 juta lebih, yang juga akan diresmikan.
     Proyek lainnya yang telah diagendakan peresmiannya yakni pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Dusun Murpeji, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, senilai Rp1,53 miliar lebih.
     "Ada juga proyek pembangunan gedung sekolah dasar senilai Rp275 juta di Unit Permukiman Transmigrasi Jeringo, Kabupaten Lombok Timur, yang akan diresmikan," ujar Rosiady. (*)

Sunday, August 7, 2011

PEMERINTAH KAJI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DI NTB

Mataram, 6/8 (ANTARA) - Pemerintah tengah mengkaji potensi pengembangan kawasan perdagangan bebas di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dapat dikembangkan seperti di Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

         "Sebenarnya kajian awal sudah pernah dilakukan tim Bappenas, dan ada peluang untuk itu, namun kajian masih akan berlanjut," kata Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Prasarana, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB Achmad Makchul, di Mataram, Sabtu.

         Pemerintah Provinsi NTB telah mengusulkan penetapan lima kawasan ekonomi khusus, sebagai tindaklanjut dari program perluasan dan percepatan pembangunan sesuai Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 yang diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 27 Mei lalu.

         Saat peluncuran MP3EI itu, pemerintah mencanangkan 17 proyek infrastruktur baru senilai Rp190 triliun, yang merupakan bagian dari keseluruhan proyek infrastruktur yang akan dijalankan sampai 2014 senilai Rp4 triliun.

         Dari lima kawasan ekonomi khusus yang diusulkan untuk ditetapkan di wilayah NTB itu, satu diusulkan Pemprov NTB, sementara empat kawasan lainnya merupakan usulan pemerintah kabupaten yang diteruskan melalui provinsi.

         Kelima kawasan ekonomi khusus itu yakni Lombok bagian selatan yang berorientasi pengembangan pariwisata, Teluk Saleh Sumbawa yang direncanakan untuk pengembangan perikanan dan pariwisata, Teluk Bima Kabupaten Bima untuk pengembangan sektor perikanan/kelautan, jasa industri pariwisata.

         Kawasan ekonomi khusus lainnya yang diusulkan NTB itu yakni Sekotong Kabupaten Lombok Barat untuk kawasan wisata dan Kayangan Kabupaten Lombok Utara untuk pengembangan hasil laut.

         Diharapkan, ada penetapan kawasan ekonomi khusus itu dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

         "Kalau sudah ada PP pendukungnya, tentu pengembangan kelima kawasan ekonomi khusus itu terarah dan komprehensif. Masih dikaji usulan kita dan ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi," ujarnya.

         Pengembangan kawasan ekonomi khusus itu juga merupakan bagian dari penataan enam koridor perekonomian, yang diharapkan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang No.17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

         Keenam wilayah koridor ekonomi yang dimaksud yakni Sumatera Timur dan Pantai Utara Jawa, Kalimantan, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, serta Papua.

         Keenam koridor ekonomi yang sedang disiapkan pemerintah itu yakni Sumatra sebagai pusat sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Jawa sebagai pendorong industri dan jasa nasional, dan  Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional.

    
Pusat produksi
    Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan nasional, Bali-Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional, serta Papua-Maluku sebagai pengolahan sumber daya alam yang melimpah dan SDM yang sejahtera.

         Makchul mengatakan, khusus kawasan ekonomi khusus yang diusulkan di Kabupaten Lombok Utara, akan difokuskan pada kawasan Pelabuhan Laut Carik, Desa Anyar, Kecamatan Bayan.

         Saat ini tengah ditenderkan proyek penataan infrastruktur pelabuhan senilai Rp20 miliar. Panitia tender hingga pengawasnya merupakan pejabat pusat karena menggunakan dana APBN.

         Pelabuhan Carik terletak  yang jaraknya sekitar 500 meter dari pusat kota kecamatan Bayan berada di bagian utara Pulau Lombok yang tidak jauh dari Tanjung Menangis, yang setiap hari libur selalu ramai dikunjungi warga dan wisatawan.

         Pemprov NTB sendiri menghendaki di masa mendatang, Pelabuhan Laut Carik itu dapat dikembangkan menjadi pelabuhan peti kemas.

         Selain itu, tengah diupayakan pengembangan kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) seperti yang diberlakukan di Batam, Kepulauan Riau.

         "Untuk mengembangkan kawasan FTZ di Lombok Utara itu, diperlukan langkah-langkah nyata dalam memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Kapal-kapal barang yang melintasi ALKI II itu nantinya diarahkan untuk menyinggahi Pelabuhan Carik," ujarnya.(*)