Jakarta, 27/3 (ANTARA) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dibahas sejak 2010 dalam upaya mengembangkan "pemerataan" pembangunan di seluruh daerah.
Acara peluncuran masterplan tersebut ditandai dengan penekanan sirine oleh Kepala Negara di empat titik koridor ekonomi, yaitu koridor ekonomi Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan-Sulawesi, Maluku dan Papua, Jawa II dan Sumatra yang dilakukan dari Balai Sidang Jakarta (JCC), Jumat pagi.
"Kita perlu masterplan agar arah, kebijakan dan strategi yang kita tempuh jelas," kata Presiden saat menjelaskan mengenai keperluan suatu masterplan dalam pembangunan ekonomi.
Presiden menekankan bahwa membangun suatu negara tanpa strategi dan rencana atau masterplan, baik jangka pendek atau panjang, adalah hal yang mustahil.
Dengan "masterplan" yang jelas, menurut Presiden, program perluasan dan percepatan pembangunan ekonomi dapat dicapai sesuai rencana.
Presiden berharap, pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan secara signifikan.
Selain mencanangkan langsung dimulainya proyek-proyek pembangunan ekonomi di empat koridor ekonomi, Presiden Yudhoyono juga melakukan dialog jarak jauh dengan empat gubernur untuk memperoleh laporan mengenai pelaksanaan program-program MP3EI di daerahnya masing-masing.
Keempat daerah itu adalah Semangke Sumatra Utara, Cilegon, Banten, Lombok Timur Nusa Tenggara Barat dan Timika Papua.
Dalam laporannya Gubernur Papua Barnabas Suebu menyampaikan kesiapan koridor Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua untuk melaksanakan program MP3EI, yang antara lain adalah pembangunan jalan darat antara Timika-Nabire, pembangkit listrik tenaga surya di Kepulauan Mianggas dan pembangunan jaringan komunikasi di kawasan Indonesia bagian timur.
Ia menyampaikan harapannya agar Kawasan Timur Indonesia tidak menjadi halaman belakang pembangunan ekonomi Indonesia dengan adanya MP3EI.
"Kawasan Timur Indonesia siap untuk mendukung pembangunan dan perluasan ekonomi nasional Indonesia," katanya.
Sedangkan Gubernur NTB yang mewakili koridor Bali-Nusa Tenggara mengatakan bahwa kawasan tersebut siap untuk memperkuat kapasitasnya sebagai salah satu pilar industri pariwisata Indonesia dengan pembangunan proyek jalur baru Garuda Indonesia, perluasan bandara Ngurah Rai, pembangunan jaringan telekomunikasi dan pembangunan waduk di Lombok Timur.
Sementara itu Gubernur Banten yang mewakili koridor ekonomi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan Barat menyampaikan besaran tenaga kerja yang akan terserap dalam proyek-proyek baru yang tertuang dalam MP3EI, antara lain proyek perluasan industri baja, pelabuhan dan air.
Gubernur Sumatra Utara yang mewakili koridor ekonomi Sumatra menyampaikan mengenai pembangunan industri pertanian, bahan bakar nabati, dan pembangkit listrik tenaga air di kawasan tersebut.
Ia juga menyampaikan optimismenya atas kemampuan proyek-proyek itu menyerap tenaga kerja.
Sebelumnya Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa MP3EI dilaksanakan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi di seluruh Indonesia secara berkesenambungan serta menghilangkan hambatan-hambatan pembangunan.
Oleh karena itu, menurut Hatta, pembahasan Masterplan MP3EI melibatkan pemangku kepentingan mulai dari pengusaha kecil hingga besar, juga seluruh pemerintah daerah.
Hatta menjelaskan bahwa pembangunan program-program dalam MP3EI itu didanai oleh dana BUMN, swasta, investasi asing langsung (FDI), dan dana pemerintah yang kesemuanya mencapai Rp200 triliun mulai dari Aceh sampai Papua.
Dikatakan Hatta, di Aceh misalnya akan dilakukan pembangunan pembangkit listrik, di Banten dilakukan pembangunan industri baja, di Bali dimulai pembangunan bandara dan jalan tol, di Nusa Tenggara Barat dilakukan pembangunan dua waduk.
Sementara di Kalimantan dikembangkan industri bauksit oleh PT Aneka Tambang, di Halmahera dikembangkan "smelter" nikel, sementara di Papua dilakukan pembangunan jalan tembus yang menghubungkan Timika-Nabire hingga Merauke.
Menurut dia, untuk menjaga agar program berjalan hingga 2025 maka MP3EI akan menjadi keputusan Presiden berupa Perpres dan juga akan ada tim yang monitor dan evaluasi.
Total keseluruhan proyek yang masuk dalam MP3EI, katanya, sekitar 17 proyek di enam koridor ekonomi yang membutuhkan dana sekitar Rp3.000 triliun sampai 2014 yang berasal dari BUMN, swasta murni, dana pemerintah, serta FDI.
Sedangkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisyahbana mengatakan bahwa dokumen MP3EI tidak untuk menggantikan dokumen rencana pembangunan ekonomi yang telah ada, dan lebih bersifat sebagai pelengkap.
Dirut PLN Dahlan Iskan yang juga hadir dalam acara tersebut sebagai salah satu wakil dari BUMN menilai bahwa iklim usaha yang diciptakan Kementerian BUMN saat ini telah cukup baik. (*)
sumber: www.wantaramataram.com
Acara peluncuran masterplan tersebut ditandai dengan penekanan sirine oleh Kepala Negara di empat titik koridor ekonomi, yaitu koridor ekonomi Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan-Sulawesi, Maluku dan Papua, Jawa II dan Sumatra yang dilakukan dari Balai Sidang Jakarta (JCC), Jumat pagi.
"Kita perlu masterplan agar arah, kebijakan dan strategi yang kita tempuh jelas," kata Presiden saat menjelaskan mengenai keperluan suatu masterplan dalam pembangunan ekonomi.
Presiden menekankan bahwa membangun suatu negara tanpa strategi dan rencana atau masterplan, baik jangka pendek atau panjang, adalah hal yang mustahil.
Dengan "masterplan" yang jelas, menurut Presiden, program perluasan dan percepatan pembangunan ekonomi dapat dicapai sesuai rencana.
Presiden berharap, pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan secara signifikan.
Selain mencanangkan langsung dimulainya proyek-proyek pembangunan ekonomi di empat koridor ekonomi, Presiden Yudhoyono juga melakukan dialog jarak jauh dengan empat gubernur untuk memperoleh laporan mengenai pelaksanaan program-program MP3EI di daerahnya masing-masing.
Keempat daerah itu adalah Semangke Sumatra Utara, Cilegon, Banten, Lombok Timur Nusa Tenggara Barat dan Timika Papua.
Dalam laporannya Gubernur Papua Barnabas Suebu menyampaikan kesiapan koridor Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua untuk melaksanakan program MP3EI, yang antara lain adalah pembangunan jalan darat antara Timika-Nabire, pembangkit listrik tenaga surya di Kepulauan Mianggas dan pembangunan jaringan komunikasi di kawasan Indonesia bagian timur.
Ia menyampaikan harapannya agar Kawasan Timur Indonesia tidak menjadi halaman belakang pembangunan ekonomi Indonesia dengan adanya MP3EI.
"Kawasan Timur Indonesia siap untuk mendukung pembangunan dan perluasan ekonomi nasional Indonesia," katanya.
Sedangkan Gubernur NTB yang mewakili koridor Bali-Nusa Tenggara mengatakan bahwa kawasan tersebut siap untuk memperkuat kapasitasnya sebagai salah satu pilar industri pariwisata Indonesia dengan pembangunan proyek jalur baru Garuda Indonesia, perluasan bandara Ngurah Rai, pembangunan jaringan telekomunikasi dan pembangunan waduk di Lombok Timur.
Sementara itu Gubernur Banten yang mewakili koridor ekonomi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan Barat menyampaikan besaran tenaga kerja yang akan terserap dalam proyek-proyek baru yang tertuang dalam MP3EI, antara lain proyek perluasan industri baja, pelabuhan dan air.
Gubernur Sumatra Utara yang mewakili koridor ekonomi Sumatra menyampaikan mengenai pembangunan industri pertanian, bahan bakar nabati, dan pembangkit listrik tenaga air di kawasan tersebut.
Ia juga menyampaikan optimismenya atas kemampuan proyek-proyek itu menyerap tenaga kerja.
Sebelumnya Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa MP3EI dilaksanakan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi di seluruh Indonesia secara berkesenambungan serta menghilangkan hambatan-hambatan pembangunan.
Oleh karena itu, menurut Hatta, pembahasan Masterplan MP3EI melibatkan pemangku kepentingan mulai dari pengusaha kecil hingga besar, juga seluruh pemerintah daerah.
Hatta menjelaskan bahwa pembangunan program-program dalam MP3EI itu didanai oleh dana BUMN, swasta, investasi asing langsung (FDI), dan dana pemerintah yang kesemuanya mencapai Rp200 triliun mulai dari Aceh sampai Papua.
Dikatakan Hatta, di Aceh misalnya akan dilakukan pembangunan pembangkit listrik, di Banten dilakukan pembangunan industri baja, di Bali dimulai pembangunan bandara dan jalan tol, di Nusa Tenggara Barat dilakukan pembangunan dua waduk.
Sementara di Kalimantan dikembangkan industri bauksit oleh PT Aneka Tambang, di Halmahera dikembangkan "smelter" nikel, sementara di Papua dilakukan pembangunan jalan tembus yang menghubungkan Timika-Nabire hingga Merauke.
Menurut dia, untuk menjaga agar program berjalan hingga 2025 maka MP3EI akan menjadi keputusan Presiden berupa Perpres dan juga akan ada tim yang monitor dan evaluasi.
Total keseluruhan proyek yang masuk dalam MP3EI, katanya, sekitar 17 proyek di enam koridor ekonomi yang membutuhkan dana sekitar Rp3.000 triliun sampai 2014 yang berasal dari BUMN, swasta murni, dana pemerintah, serta FDI.
Sedangkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisyahbana mengatakan bahwa dokumen MP3EI tidak untuk menggantikan dokumen rencana pembangunan ekonomi yang telah ada, dan lebih bersifat sebagai pelengkap.
Dirut PLN Dahlan Iskan yang juga hadir dalam acara tersebut sebagai salah satu wakil dari BUMN menilai bahwa iklim usaha yang diciptakan Kementerian BUMN saat ini telah cukup baik. (*)
sumber: www.wantaramataram.com
0 ulasan :
Post a Comment
terima kasih karena berkunjung di halaman kami...