BUPATI KSB ANCAM TUTUP SEMENTARA OPERASI NEWMONT

Mataram,  24/4 (ANTARA) - Bupati Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat,  KH Zulkifli Muhadly mengancam akan menutup sementara opererasi tambang PT Newmont Nusa  Tenggara Batu Hijau jika pemerintah pusat benar-benar membeli tujuh persen saham  divestasi 2010.

     "Saya belum yakin pemerintah pusat akan membeli tujuh persen saham tersebut,
karena Menteri Keuangan mesti berhitung. Terlalu besar risikonya,  tidak sebanding
keuntungan yang bakal diperoleh dibandingkan dengan masalah yang akan dihadapi," katanya dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Mataram, Minggu,  menanggapi sikap  pemerintah pusat membeli tujuh persen saham Newmont Nusa Tenggara tersebut.

     Menurut dia, persoalan yang bakal dihadapi pemerintah pusat antara lain
penolakan dari Komisi VII dan Komisi XI DPR, serta  perlawanan dari daerah baik Provinsi  NTB maupun Kabupaten Sumbawa Barat khususnya. 
 

       “Jadi terlalu besar risiko yang akan ditanggung  Menteri Keuangan, karena itu saya masih belum yakin pemerintah pusat akan beli. Kita lihat saja  sampai tanggalnya nanti kalau betul-betul sudah transaksi," katanya.

     Mengenai sikap yang akan diambil Pemkab Sumbawa Barat jika pemerintah pusat
benar-benar membeli tujuh persen saham tersebut, Zuklifli mengatakan pihaknya
akan melaksanakan apa yang diinginkan rakyat. 

     "Rakyat maunya apa akan saya laksanakan. Selama ini rakyat minta operasi
tambang itu saya hentikan sementara,  kalau rakyat minta seperti itu sebagai bupati saya akan laksanakan apabila pusat benar-benar membeli saham tersebut, karena   itu berarti aspirasi rakyat tidak  tersalurkan,"  ujarnya.

     Ia mengatakan, "Kalau rakyat Sumbawa Barat tidak menghendaki penutupan
sementara, maka saya akan diam, tetapi saya tidak yakin masyarakat akan seperti
itu".

     Zulkifli mengatakan, ada berbagai alasan penutupan sementara operasi PT Newmont Nusa Tenggara ,  seperti alasan tidak kondusif  karena aspirasi rakyat tidak tertampung yang kemudian melakukan berbagai  upaya sehingga mengakibatkan suasana tidak kondusif.

     “ Jika tidak kondusif, operasi tambang  bisa dihentikan sementara. Kalau seandainya rakyat memblokade  pintu masuk itu sudah bisa menjadi alasan bagi saya untuk mengambil langkah menghentikan sementara operasi tambang,"  katanya.
                              Penghargaan Daerah
Ditanya mengenai alasan utama Pemkab Sumbawa Barat  berjuang mati-matian
untuk mendapatkan tujuh persen  saham itu,  Zulkifli mengatakan  ini sebuah  kehormatan bagi rakyat Sumbawa Barat sebagai  lokasi tambang yang telah beroperasi  belasan tahun.

     "Setelah PTNNT beroperasi lebih dari 10  tahun, pemilikan tuijuh persen  saham ini  merupakan pernghargaan buat kami,"  kata Zulikifli.    Soal kontribusi yang dinikmati Pemkab Sumbawa Barat selama 11 tahun  PTNNT  beroperasi, dia menilai tidak ada, yang ada justru kerugian.

      Bupati Sumbawa Barat mengatakan, dari segi dampak sosial ekonomi, tingkat
kemahalan di Sumbawa tertinggi di NTB, bahkan juga tingkat inflasinya tertinggi di
Indonesia.

     "Dampak kemahalan itu telah membuat rakyat terpuruk, daya belinya menjadi
sangat rendah. Ini boleh diteliti apakah dampak tambang atau persoalan lain. Ini fakta yang terjadi di Sumbawa Barat, sebagi contoh kalau sebelumnya dengan pendapatan yang diperoleh kami bisa membeli nasi tiga piring, sekarang ini hanya satu piring,"  ujarnya.

     Menurut Zulkifli,  itu baru dampak ekonomi, belum lagi dihitung dampak sosial yang tergolong luar biasa. Bisa dicatat di Sumbawa Barat kasus HIV/AIDS cukup tinggi, ini merupakan kerugian yang tidak bisa dihitung dengan materi.

     Belum lagi perubahan sikap dan toleransi yang hilang dalam kehidupan masyarakat di Sumbawa Barat. Sikap gotong royong kini semakin sulit ditegakkan, karena sikap pragmatisme dan materialisme yang sudah mempengaruhi jiwa masyarakat di daerah ini.

     "Kalau sebelumnya masyarakat Sumbawa Barat membangun rumah dilakukan
secara gotong-royong dan membutuhkan waktu hanya satu hari, kini sikap itu sudah
tidak ada lagi, sekarang ini membuat perlengkapan untuk MTQ harus ditender,  artinya  yang menonjol adalah sikap materialisme," ujarnya.     
         

     Menurut dia,  dari kontribusi PTNNT yang mencapai Rp5 triliun lebih tahun 2010, relatif kecil yang bisa dinikmati Sumbawa Barat, karena dari royalti hanya  Rp65 miliar,  itu dipotong dengan dana alokasi umum  (DAU),  sehingga  yang diperoleh daerah penghasil nol rupiah.

     "Sebenarnya dalam hal ini negara juga rugi, karena yang diperoleh selama ini hanya pajak dari perusahaan, mestinya harus bagi hasil,  kita yang mempunyai kekayaan alam hanya mendapat pajak," ujarnya.

     Kendati demikian, kata Zulkifli, yang dituntut sekarang ini bukan dana bagi hasil.  Yang paling penting saham tujuh persen itu diberikan ke Sumbawa Barat  dengan cara dibeli, bukan meminta.
     "Kita ingin beli saham tujuh persen agar kita sebagai daerah penghasil punya kebanggaan memiliki saham di PTNNT," katanya .    
  

                                              Sesalkan   

      Manager Public Relations PTNNT H Kasan Mulyono meyesalkan semua upaya
yang mengganggu kegiatan operasi tambang karena i hanya akan merugikan semua pihak.
     "Kami menyesalkan semua upaya yang  menganggu kegiatan operasi PTNNT.
Upaya tersebut hanya akan merugikan semua pihak termasuk karyawan, pemerintah,  masyarakat dan perusahaan,"  katanya. (*)

Posted in: