BUPATI MINTA MASYARAKAT DUKUNG PROYEK TRENG WILIS

Lombok Timur, NTB (ANTARA)- Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat H.M.Sukiman Azmy meminta seluruh masyarakat untuk mendukung  proyek air bersih Treng Wilis yang hingga kini belum bisa dilaksanakan karena masih ada penolakan dari sebagian masyarakat.

         "Saya sangat mengharapkan dukungan seluruh masyarakat, karena tujuan pemerintah pusat memberikan dana untuk membiyai proyek Treng Wilis itu dalam bagian  selatan yang hingga kini masih  kesulitan air bersih," katanya di Selong (20/8).

        Ia mengatakan, untuk mengatasi kesulitan air bersih bagi warga di Lombok Timur  bagian selatan itu  adalah  dengan mengalirkan air dari  sumber mata air Treng Wilis di  Kecamatan Montong Gading. Nilai proyek air bersih bantuan pemerintah pusat itu  mencapai ratusan milyar rupiah.

         "Seharusnya masyarakat memberi dukungan penuh terhadap   upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat di Lombok Timur, bukan justru  menentang sebagaimana yang kita lihat bersama masih ada warga yang menolak," ujar Sukiman.

         Ia mengatakan, kendati masih ada penolakan oleh sebagian warga Pemkab Lombok Timur khusus  di lokasi proyek Treng Wilis di Kecamatan Montong Gading tersebut, namun pihaknya akan terus mencari   alternatif terbaik  agar proyek air bersih itu bisa dilaksanakan   sebagaimana yang diharapkan bersama.

         Kerja keras yang dilakukan Pemkab Lombok Timur untuk merealisasikan  proyek air bersih itu   mulai menunjukkan  hasil yang cukup menggembirakan dengan adanya lokasi pengganti sumber air  di wilayah Tete Batu, Kecamatan Sikur yang sumber mata airnya juga cukup besar.  
    Saat ini sudah mulai dilakukan pengerjaan waduknya tempat penampungan airnya yang nantinya akan disalurkan ke wilayah selatan, dengan sistem perpipaan.

        "Memang sebelumnya warga Tete Batu sempat menolak, akan tetapi setelah diberikan pemahamanan, akhirnya mereka bisa menerima," ujar  Sukiman Azmy.

        Ia menambahkan pemerintah Kabupaten Lombok Timur tidak memiliki kepentingan lain dibalik proyek Treng Wilis  bernilai ratusan milyar rupiah itu, yang diinginkan  pemerintah bagaimana meningkatkan kesejahteraan didaerah ini secara merata, terutama dalam  pemenuhan  kebutuhan air besih dan irigasi.

        "Salah satu tumpuan kita untuk menanggulangi masalah krisis air di wilayah Selatan adalah  melalui proyek Treng Wilis tersebut, sehingga dukungan dan peran serta masyarakat untuk mensukseskan proyek itu sangat dibutuhkan,"  Sukiman Azmy.(*)

Read More

NTB SEGERA RESMIKAN LIMA PROYEK INFRASTRUKTUR DASAR

Mataram, 15/8 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera meresmikan lima proyek infrastruktur dasar bernilai miliaran rupiah yang telah rampung pembangunannya dan siap dioperasionalkan.
     Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Rosiady Sayuti, di Mataram, Senin, mengatakan, peresmian kelima proyek itu diagendakan, Selasa (16/8).
     Peresmiannya secara simbolis di Aula Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, oleh Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, karena semua proyek bernilai miliaran rupiah itu didanai dengan dana APBD NTB.
     "Proyek-proyek itu dikerjakan tahun lalu, dan sudah rampung pembangunannya. Bahkan, ada dikerjakan sejak 2008 yakni pembangunan Jaringan Irigasi Lahan Kering atau JILK di Bima," ujarnya.
     Proyek JILK dibangun di Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan nilai proyek R1,07 miliar lebih.
     Proyek lainnya yakni pembangunan Asrama BKD dan Diklat Provinsi NTB senilai Rp4,03 miliar lebih, yang untuk sementara dipergunakan oleh para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Regional Mataram, sambil menunggu asrama mereka di kampus IPDN Regional Mataram di Puyung, dirampungkan.
     Proyek pembangunan gedung Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) dan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) bernilai Rp9,8 miliar di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, juga akan segera diresmikan.     Demikian pula proyek penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Dusun Tengga, Desa Tegal Maja, Kabupaten Lombok Utara, senilai Rp899,44 juta lebih, yang juga akan diresmikan.
     Proyek lainnya yang telah diagendakan peresmiannya yakni pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Dusun Murpeji, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, senilai Rp1,53 miliar lebih.
     "Ada juga proyek pembangunan gedung sekolah dasar senilai Rp275 juta di Unit Permukiman Transmigrasi Jeringo, Kabupaten Lombok Timur, yang akan diresmikan," ujar Rosiady. (*)

Read More

PEMERINTAH KAJI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DI NTB

Mataram, 6/8 (ANTARA) - Pemerintah tengah mengkaji potensi pengembangan kawasan perdagangan bebas di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dapat dikembangkan seperti di Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

         "Sebenarnya kajian awal sudah pernah dilakukan tim Bappenas, dan ada peluang untuk itu, namun kajian masih akan berlanjut," kata Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Prasarana, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB Achmad Makchul, di Mataram, Sabtu.

         Pemerintah Provinsi NTB telah mengusulkan penetapan lima kawasan ekonomi khusus, sebagai tindaklanjut dari program perluasan dan percepatan pembangunan sesuai Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 yang diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 27 Mei lalu.

         Saat peluncuran MP3EI itu, pemerintah mencanangkan 17 proyek infrastruktur baru senilai Rp190 triliun, yang merupakan bagian dari keseluruhan proyek infrastruktur yang akan dijalankan sampai 2014 senilai Rp4 triliun.

         Dari lima kawasan ekonomi khusus yang diusulkan untuk ditetapkan di wilayah NTB itu, satu diusulkan Pemprov NTB, sementara empat kawasan lainnya merupakan usulan pemerintah kabupaten yang diteruskan melalui provinsi.

         Kelima kawasan ekonomi khusus itu yakni Lombok bagian selatan yang berorientasi pengembangan pariwisata, Teluk Saleh Sumbawa yang direncanakan untuk pengembangan perikanan dan pariwisata, Teluk Bima Kabupaten Bima untuk pengembangan sektor perikanan/kelautan, jasa industri pariwisata.

         Kawasan ekonomi khusus lainnya yang diusulkan NTB itu yakni Sekotong Kabupaten Lombok Barat untuk kawasan wisata dan Kayangan Kabupaten Lombok Utara untuk pengembangan hasil laut.

         Diharapkan, ada penetapan kawasan ekonomi khusus itu dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

         "Kalau sudah ada PP pendukungnya, tentu pengembangan kelima kawasan ekonomi khusus itu terarah dan komprehensif. Masih dikaji usulan kita dan ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi," ujarnya.

         Pengembangan kawasan ekonomi khusus itu juga merupakan bagian dari penataan enam koridor perekonomian, yang diharapkan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang No.17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

         Keenam wilayah koridor ekonomi yang dimaksud yakni Sumatera Timur dan Pantai Utara Jawa, Kalimantan, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, serta Papua.

         Keenam koridor ekonomi yang sedang disiapkan pemerintah itu yakni Sumatra sebagai pusat sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Jawa sebagai pendorong industri dan jasa nasional, dan  Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional.

    
Pusat produksi
    Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan nasional, Bali-Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional, serta Papua-Maluku sebagai pengolahan sumber daya alam yang melimpah dan SDM yang sejahtera.

         Makchul mengatakan, khusus kawasan ekonomi khusus yang diusulkan di Kabupaten Lombok Utara, akan difokuskan pada kawasan Pelabuhan Laut Carik, Desa Anyar, Kecamatan Bayan.

         Saat ini tengah ditenderkan proyek penataan infrastruktur pelabuhan senilai Rp20 miliar. Panitia tender hingga pengawasnya merupakan pejabat pusat karena menggunakan dana APBN.

         Pelabuhan Carik terletak  yang jaraknya sekitar 500 meter dari pusat kota kecamatan Bayan berada di bagian utara Pulau Lombok yang tidak jauh dari Tanjung Menangis, yang setiap hari libur selalu ramai dikunjungi warga dan wisatawan.

         Pemprov NTB sendiri menghendaki di masa mendatang, Pelabuhan Laut Carik itu dapat dikembangkan menjadi pelabuhan peti kemas.

         Selain itu, tengah diupayakan pengembangan kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) seperti yang diberlakukan di Batam, Kepulauan Riau.

         "Untuk mengembangkan kawasan FTZ di Lombok Utara itu, diperlukan langkah-langkah nyata dalam memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Kapal-kapal barang yang melintasi ALKI II itu nantinya diarahkan untuk menyinggahi Pelabuhan Carik," ujarnya.(*)

Read More

Puncak Peringatan Haria Anak Nasional

Agenda Gubernur NTB Rabu 27/7/2011 pada peringatan Hari Anak Nasional di Pemprov NTB di Lapangan Bumi Gora kemarin dibuka secara resmi oleh Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Wakil Gubernur NTB Ir. H. Badrul Munir, MM, Kapolda NTB Brigjen Pol. Arif Wachyunadi beserta pejabat-pejabat penting lainnya. Puncak Peringatan Haria Anak Nasional yang diikuti ratusan anak dari TK dan PAUD seluruh pelosok Kota Mataram yang berparade dihalamam kantor Gubernur yang dirangkaikan dengan pencanangan gerakan Satu Desa Satu Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap anak usia dini.

Pada acara yang sama disampaikan juga rekomendasi oleh 2 duta anak NTB selaku pemenang tunas muda pemimpin Indonesia 2011, yaitu Nitia Agustini Kala Ayu dan Iman Syafutra yang keduanya berasaldari Mataram dan Lombok Timur. Adapun permintaan dari perwakilan suara hati anak-anak nasional meminta kepada pemerintah untuk tidak mendiskriminasikan akses infomasi yang diterima anak-anak dan memperhatikan akses informasi kepada anak-anak pelosok yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses informasi tersebut. Untuk itulah Pemerintah juga diminta lebih giat melibatkan anak-anak dalam event-event yang bertujuan mensosialisasikan undang-undang perlindungan anak sehingga anak-anak yang akan menjadi generasi selanjutnya terhindar dari kasus pelehan, eksplitasi dan kekerasan pada anak-anak. Sebagai langkah kongkrit Pemerintah juga diminta agar meningkatkan pelayanan pendidikan terhadap anak-anak usia dini yang berkualitas.

Sebelum sambutan Gubernur disampaikan, tampil pula dari perwakilan pelantun Sholawat-sholawat Nabi sebagai mukaddimah Pelaksanaan Hari Anak Nasional ini yang dilanjutkan dengan lantunan suara merdu dari perwakilan anak-anak PAUD dan TK. Gubernur dan Wakil Gubernur beserta Ibu terlihat sangat terkesima melihat penampilan dari anak-anak bangsa ini. Rangkaian acara selanjutnya Gubernur, Wakil Gubernur dan Pejabat lainnya beserta Ibu melakukan peluk sayang kepada anak-anak PAUD dan TK sebagai bukti nyata kepedulian serta rasa kasih sayang kepada calon-calon penerus bangsa ini dan dilanjutkan foto bersama.

Gubernur NTB dalam sambutannya menerangkan pada Puncak Peringatan Hari Anak Nasional ini adalah bentuk kepedulian pemerintah yang memberikan keistimewaan bagi anak-anak yang akan melanjutkan perjuangan Daerah ini selaku penerus bangsa ini” imbuh beliu. Gubernur NTB juga menanggapi seperti yang disampaikan Duta Anak NTB dan beliu berjanji akan akan terus berupaya menjalankan rekomendasi itu dan akan melanjutkan pembangunan pemerintah ini dengan tujuan semata-mata untuk masa depan anak-anak bangsa ini baik kini dan masa yang akan datang. Pemerintah akan terus mengawasi dan akan memperhatikan anak-anak usia dini yang masih menempuh PAUD selaku penerus bangsa. Beliu meminta kepada anak-anak bangsa ini supaya teruslah bermimpi menjadi orang-orang yang hebat dimasa mendatang sehingga dengan kekuatan mimpi itu akan dapat mewujudkan cita-cita itu dengan rajinlah belajar dan banyak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ajik

Read More

GUBERNUR: PRESIDEN BERSEDIA RESMIKAN BIL 1 OKTOBER

selain meresmikan BIL, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga akan menggelar pertemuan khusus dengan Perdana Manteri Malaysia, yang lokasinya di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

Lombok Tengah, NTB, 30/7 (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH. M. Zainul Majdi, mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bersedia meresmikan Bandara Internasional Lombok, yang berlokasi di Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, 1 Oktober mendatang.
     "Pak Presiden yang akan meresmikan bandara internasional itu. Bahkan, beliau meminta Sekneg untuk mengatur penginapan selama dua hari di Lombok Tengah," kata Zainul saat meresmikan dimulainya program percepatan pembangunan infrastruktur jalan provinsi di Pulau Lombok, di Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu.
     Gubernur NTB periode 2008-2013 itu menginformasikan kesediaan Presiden meresmikan Bandara Internasional Lombok (BIL) yang diketahuinya saat bertamu di Istana Presiden, di Jakarta, 21 Juli lalu.
     Saat itu, Zainul yang juga Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat NTB itu menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terkait sejumlah hal pokok yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di wilayah NTB, seperti perkembangan penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTB yang dipulangkan Pemerintah Arab Saudi.
     Ia mengatakan, selain meresmikan BIL, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga akan menggelar pertemuan khusus dengan Perdana Manteri Malaysia, yang lokasinya di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
     "Beliau tanya saya, apakah sudah ada hotel di Lombok Tengah. Saya katakan bahwa sudah ada hotel yang layak yakni Novotel, dan beliau bersedia, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk mempersiapkannya sejak dini," ujar Zainul.
     Pada 11 Juli lalu, Wakil Presiden Boediono, meninjau lokasi pembangunan BIL dan sempat berdialog dengan pelaksana pembangunan bandara internasional itu.
     Saat itu, Boediono mengatakan, komitmen manajemen PT Angkasa Pura I dan pihak terkait lainnya untuk mengoperasikan Bandara Internasional Lombok mulai 1 Oktober 2011, segera direalisasikan.
     "Saya tekankan Angkasa Pura I pegang teguh komitmen jadwal operasikan bandara ini. Jangan ada penundaan lagi," ujarnya.
     Wapres juga meminta Gubernur NTB TGH M. Zainul Majdi agar terus memantau perkembangan perampungan bagian tertentu dari mega proyek BIL yang belum tuntas itu.
     "Pak Gubernur tolong dipantau. Kami akan dukung dari Jakarta," ujar mantan Menko Perekonomian itu.
     Pada kesempatan itu, Direktur Operasional dan Teknik PT Angkasa Pura I Harsono melaporkan, sebagian besar proyek pembangunan BIL sudah rampung 100 persen.
     Hanya bagian tertentu yang belum rampung 100 persen, yakni terminal penumpang karena adanya perluasan area.
     "Terminal penumpang baru 85 persen karena sempat tertunda 11 bulan. Tapi kami akan rampungkan dalam bulan ini," ujar Haryoso.
     Proyek lainnya yang belum rampung yakni jalan lingkungan, namun sudah 80 persen dan diyakini rampung sebelum akhir Agustus.
     Depo avtur juga belum rampung atau baru 60 persen,namun pihak Pertamina menjanjikan akan segera merampungkannya.      
    "Insya Allah. 31 September nanti, semuanya sudah rampung 100 persen sehingga bisa dioperasikan 1 Oktober," ujarnya.
    Haryoso juga melaporkan kawasan BIL seluas 551 hektare yang lokasinya sekitar 40 kilometer arah selatan Bandara Selaparang Mataram.
    BIL memiliki landasan pacu 2.750 meter x 40 meter persegi, sehingga mampu didarati pesawat Air Bus 330 atau Boeing 767 dan dapat menampung 10 unit pesawat.
    Berbeda dengan Bandara Selaparang Mataram yang luas arealnya hanya 28.881 meter persegi. Terminal penumpang BIL seluas 21 ribu meter persegi, atau empat kali lipat lebih luas terminal Bandara Selaparang Mataram yang hanya 4.796 meter persegi.
    Kapasitas tampung terminal penumpang BIL mencapai tiga juta setahun, dengan luas areal parkir 17.500 meter persegi. Berbeda dengan Bandara Selaparang Mataram yang hanya 7.334 meter persegi.
    Haryoso menyebut, nilai mega proyek BIL mencapai Rp945,8 miliar, terdiri atas Rp679 miliar tanggungan Angkasa Pura I, dana sebesar Rp110 juta tanggungan Pemprov NTB dan Rp40 miliar dibebankan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. (*)

Read More

Tips Menikmati Liburan di Lombok

Pariwisata Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) kini kian menyaingi tetangga sebelahnya, Bali. Lombok bisa dibilang merupakan salah satu destinasi wisata yang paling komplit karena memiliki banyak potensi alam yang menakjubkan mulai dari Gunung Rinjani hingga pantai-pantai eksotis yang masih "perawan" seperti Pantai Kuta, Tanjung Aan, hingga pulau-pulau kecil (gili) yang tak kalah menawan.

Untuk berlibur di Pulau Lombok, ada tujuh cara yang bisa dilakukan agar liburan Anda tak terlupakan. Cara ini bisa dilakukan bagi para pelancong yang terbiasa menjadi backpacker maupun yang bukan.

BACA SELENGKAPNYA >>>>>>>

Read More

AKLINAS NTB BUKA LAYANAN SAMBUNGAN LISTRIK "ONLINE"

Mataram, 22/7 (ANTARA) - Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kontraktor Listrik Nasional membuka layanan permohonan sambungan listrik "online" agar memudahkan masyarakat mendapat pelayanan listrik PLN.
     "Itu salah satu program kami yang mengandalkan teknologi informasi untuk membantu masyarakat yang ingin mengajukan permohonan sambungan listrik PLN," kata Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Kontraktor Listrik Nasional (Aklinas) Nusa Tenggara Barat (NTB) Ir. Ganda Irwan, di sela-sela Pembekalan Penanggung Jawab Teknis (PJT) Kelistrikan, di Mataram, Jumat.
     Pembekalan PJT kelisrikan itu juga merupakan salah satu program kerja DPD Aklinas NTB, yang bertujuan meningkatkan kualitas penanggung jawab teknis kelistrikan di daerah itu.
     Ganda mengatakan, DPD Aklinas NTB yang baru terbentuk tiga bulan lalu terus berupaya membantu konsumen listrik PLN mendapatkan pelayanan maksimal, baik permohonan sambungan baru maupun penambahan daya.
     Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi (TI), Aklinas NTB membuka layanan permohonan sambungan baru dan penambahan daya kelistrikan secara "online" melalui website: aklinasntb.com.
     "Silahkan diakses, dan kami akan berupaya semaksimal mungkin membantu masyarakat mendapat pelayanan cepat terkait jaringan listrik PLN," ujarnya.
     Ia mengatakan, setiap permohonan sambungan listrik PLN yang masuk melalui website itu, akan langsung ditindaklanjuti sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
     DPD Aklinas secepatnya berkoordinasi dengan manajemen PT PLN NTB untuk menindaklanjuti pengajuan permohonan itu.
     "Setelah dikoordinasikan dengan PLN, dilakukan survei untuk pemasangan instalasi, kemudian diserahkan kepada Konsultan Wilayah (konswil) untuk mengeceknya dan dilaporkan ke PLN untuk memberikan meteran listrik," ujarnya.
     Namun, Ganda menegaskan bahwa pihaknya bukan calo penyambungan listrik PLN karena bekerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
     Malah, jasa pelayanan sambungan listrik dan penambahan daya secara "online" itu diharapkan dapat mencegah praktik percaloan di sektor kelistrikan.
     "Prosesnya juga cepat, kalau sesuai denah jaringan listrik PLN, hanya beberapa minggu saja. Kecuali di daerah yang membutuhkan jaringan listrik itu belum masuk denah pelayanan

Read More