Jokowi dan Sukarno memiliki shio ( Kesamaan )

Ahli fengsui dan grafologi Indonesia, Ferry Wong, yakin Joko Widodo merupakan sosok reinkarnasi Sukarno. Sebab, mantan Wali Kota Solo ini dinilai mampu membawa perubahan bagi Indonesia. Hal yang sama dilakukan Sukarno ketika memerdekakan Indonesia.

Ferry menjelaskan, Jokowi dan Sukarno memiliki shio dan unsur yang sama, yaitu kerbau logam. "Ini sangat jarang terjadi, kesamaan shio dan unsur hanya terjadi setiap 60 tahun sekali," katanya kepada Tempo beberapa waktu lalu.

Secara astrologi, Jokowi dan Sukarno juga memiliki kesamaan, yakni lahir dengan bintang Gemini berunsur udara. Kesamaan ini memungkinkan Jokowi memiliki ambisi yang sama dengan Sukarno. (Baca juga: Heboh Sosok Presiden Terawangan Anak Indigo)

"Jokowi akan memberikan perubahan, dimulai dengan melakukan pembenahan sistem pelayanan masyarakat," ujar Ferry.

Ferry juga menilai keputusan Megawati memberikan mandat kepada Jokowi sebagai calon presiden dalam pemilu 2014 merupakan tindakan yang tepat. "Jokowi akan prorakyat dalam memimpin," ucapnya.

Meski memiliki astrologi yang sama dengan Sukarno, Jokowi tidak sepenuhnya sama dengan Sukarno. "Walaupun unsurnya sama, waktu kelahiran juga berpengaruh, jadi tidaklah seratus persen sama," tutur Ferry.

RINA ATMASARI

Read More

misi ekonomi jokowi-jk luar biasa untuk debat capres 16-06-2014

target pertumbuhan ekonomi ala JKW-JK.

Calon Presiden Joko Widodo optimistis jika pertumbuhan ekonomi bisa tembus 7 persen, asal pembangunan ekonomi bisa memperhatikan tiga hal, yakni iklim invetasi, regulasi, dan peningkatan ekspor berbasis industri.

“Ke depan saya meyakini bahwa ekonomi kita bisa tumbuh di atas 7 persen, dengan catatan iklim investasi beserta regulasinya itu betul-betul terbuka dan memberikan kesempatan untuk investor lokal bergerak menciptakan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya, Minggu (15/6/2014).

Jokowi mengatakan, segala bentu perizinan saat ini masih terlalu lama. Dia ingin agar perizinan khususnya untuk usaha dipangkas menjadi lebih sederhana. Dengan demikian, sistem yang ringkas itu diyakininya dapat menarik bagi para investor.

“Investor diberikan kesempatan membuka lapangan pekerjaan dan investasi di daerah-daerah. Saya yakin 7 persen bukan sesuatu yang sulit,” ujarnya.

Selain iklim investasi yang didukung ringaksnya regulasi, Jokowi juga mendorong pengembangan ekspor berbasis industri. Adapun industri yang akan didorong ke depan, tidak hanya industri besar, namun, juga industri kecil bahkan yang berbasis atau skala daerah. 

“Ketiga, arah industri yang ke ekspor harus dibuka seluas-luasnya, harus diberikan insentif sebesar-besarnya. Industri kecil di desa bisa berkompetisi di dunia, asal diberikan ruang untuk memasarkan barang, 

pertambangan:

 

 Calon Presiden No.2 Joko Widodo mengatakan, jika memungkinkan dalam klausul kontrak karya adanya renegosiasi, maka kontrak yang akan berakhir harus dikalkulasi dari sekarang.

“Agar jangan sampai, dalam royalti, pembagian keuntungan, pajak minerba itu, negara dirugikan. Kekayaan alam harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, arahnya ke sana,” ujar Jokowi dalam menanggapi pertanyaan Prabowo Subianto, dalam debat capres-cawapres, di Gran Melia, Jakarta, Minggu (15/6/2014).

Bahkan, lanjutnya, bukan tidak mungkin jika kontrak yang akan berakhir tersebut diambil alih Indonesia jika menguntungkan.

“Oleh sebab itu, kontrak yang akan berakhir harus tetap harus dihitung dari sekarang , dikalkulasi, diambil atau dikerjasamakan, dibeli BUMN, ini fakta yang harus kita hadapai. Saya kira kita siap mengelola tambang-tambang itu,” ujarnya.

Namun demikian, Indonesia juga harus menghormati kontrak yang sudah ditandatangani. Indonesia tidak bisa serta-merta mengambil alih kontrak tersebut.

“Penghormatan kontrak yang disepakati itu merupakan pembangunan kepercayaan bagi pembangunan investasi di negara ini. Tapi kalau sudah habis kita akan kalkulasi kembali, apa akan kita ambil. Kalau memang menguntungkan kita ambil ya akan kita ambil tentu saja. Apa yang ambil BUMN silakan, kerjasama silakan,” lanjutnya.

Kalkulasi tersebut, menurutnya, lantaran tidak bisa semua kontrak dengan asing itu digeneralisasi.

 Sektor Perbankan dan Aviasi Tidak Diobral ke Asing.

 Calon Presiden No.2 Joko Widodo mengatakan, meski Indonesa tidak tertutup dengan masuknya investor asing, namun dalam rangka melindungi pasar domestik, pemerintah ke depan perlu membuat regulasi yang condong pada kepentingan nasional.

“Pasar domestik jangan sekali-kali bisa dimasuki pasar luar. Caranya bagaimana? Hal yang berkaitan dengan perizinan, misalnya saya kira daerah bisa memberikan kecepatan jika itu investor lokal. Kalau (investor) dari luar, ya enggak apa-apa lah sedikit-sedikit dipersulit,” katanya Minggu (16/5/2014).

“Semua negara juga melakukan barrier (hambatan) itu,” katanya lagi. Dia mencontohkan, dalam dunia perbankan, Indonesia masih mengalami kesulitan untuk mendirikan cabang di negara lain. Demikian juga dengan wilayah udara Indonesia, yang tidak harus dibuka total untuk asing.

“Contoh perbankan, saya kira BI mempunyai regulasi yang memberikan hambatan agar mereka (asing) tidak gampang masuk ke tempat kita karena kalau kita lihat, perbankan kita mau mendirikan cabang bank itu saja sangat sulit,” jelasnya.

“Udara tidak bsia dibuka total, karena yang akan menguasai justru sana (asing). Investasi di manapun ada barrier lewat regulasi bisnis, pemerintah, dihambat di bea masuk, dan lain-lain,” katanya lagi.

Namun, lanjutnya, strategi jangka panjang untuk memenangkan pasar di kawasan ASEAN adalah pentingnya pembangunan manusia. Jokowi yakin dengan pembangunan manusia maka daya saing akan terbangun. “Produktivitas kita, itu yang akan menentukan kita menang atau tidak,

bidang ekonomi kreatif:

Calon Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya untuk memberi dukungan penuh pada sektor ekonomi yang selama ini dianggap sebelah mata, yakni ekonomi kreatif.

Menurutnya, bidang ekonomi kreatif yang kebanyakan diisi oleh anak muda ini punya potensi penting bahkan tak hanya di level lokal tapi juga internasional. "Anak muda kita luar biasa, coba perhatikan buat animasi, games jago dan ini hal yaag gak pernah kita lirik," nilai Jokowi dalam debat capres dengan tema 'Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial' di Hotel Grand Melia, Jakarta, Minggu (16/6/2014).

Jokowi menilai selama ini, anak-anak muda kreatif tak didukung secara penuh oleh negara dan pemerintah "Produk-produk ekonomi kreatif belum diberikan dukungan penuh. Kalau diberikan dukungan penuh akan bisa dikembangkan. Kalau negara hadir berikan dukungan, berikan ruang itu akan bisa bersaing," beber Jokowi

Gubernur Jakarta non-aktif ini mencontohkan salah satu bidang ekonomi kreatif yakni seni pertunjukan. "Misalkan seni pertunjukan kita punya seni pertunjukan dari Aceh sampai Papua. Kalau itu dikerjakan dengan manajemen panggung, lighting, dan promosi yang baik bisa jadi kekayaan pariwisata," tambah mantan Walikota Solo ini.

Bukan hanya seni pertunjukan, Jokowi juga memberi contoh di bidang animasi yang menurutnya bisa diekspor sampai ke luar negeri. "Ini demi anak-anak kita semua banyak bekerja di bidang kreatif," ungkapnya.

Mencermati jawaban Jokowi, Prabowo sebagai lawannya justru setuju. Ia tiba-tiba memeluk Jokowi karena kesetujuannya dengan pendapat Jokowi. Jokowi sendiri menutup dengan menegaskan komitmennya pada pengembangan ekonomi kreatif bila berhasil menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia.

pemerataan ekonomi: (Tol Laut)

Calon presiden Joko Widodo menilai pembangunan tol laut merupakan hal yang paling penting untuk direalisasikan dalam menunjang pembangunan ekonomi yang merata.

"Ini penting sekali, sehingga yang namanya kapal dari barat ke timur, dari Sabang sampai Marauke itu selalu bolak-balik tiap saat," cetusnya dalam debat capres dengan tema 'Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial' di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (15/6/2014).

Menurutnya, pembangunan tol bawah laut ini dihubungkan dengan buruknya sistem distribusi sejumlah barang kebutuhan yang menyebabkan harga tidak merata. Jokowi menjelaskan, jika nantinya tol bawah laut ini dapat terealisasi maka akan menghemat biaya distribusi.

"Contohnya semen, yang kita lihat harga semen di Jawa itu berkisar antara Rp50 ribu-Rp60 ribu, tapi di Papua harganya bisa mencapai Rp1 juta. Maka dari itu mengapa sea port itu mesti dibangun di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, agar memberi rasa keadilan karena nantinya harga semen akan sama, tidak seperti sekarang yang mahal sekali. Kita negara maritim, tapi laut gak dipikirkan," terangnya.

Selain itu, Jokowi juga mengatakan pembangunan double track kereta api sebagai proyek infrastruktur penting dan merupakan angkutan yang murah. "Kereta api penting karena angkutan yang sangat murah selain kapal,” kata dia.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan, uang yang ada dalam APBN nantinya akan dikonsentrasikan kepada pembangunan dan pengelolaan infrastruktur yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Read More

visi misi Jokowi-JK dengan Prabowo-Hatta

Jokowi-JK:
Visi: Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong.

Misi:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Prabowo-Hatta:
Visi: Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat

Misi:

• Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, aman dan damai, bermartabat, demokratis, berperan aktif dalam perdamaian dunia, serta konsisten melaksanakan Pancasila dan UUD 45.
• Mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berkerakyatan, dan percaya diri menghadapi globalisasi.
• Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial, dengan sumber daya manusia yang berakhlak berbudaya luhur; berkualitas tinggi: sehat, cerdas, kreatif dan trampil.

Jokowi-JK menawarkan 9 Agenda Prioritas yang terdiri:

1. Kami akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Kami akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
4. Kami akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan Indonesia Pintar, Indonesia Kerja, dan Indonesia Sejahtera.
6. Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan (civic education), yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti: pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotism dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Kami akan                                                                                                                                                                          memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sementara Prabowo-Hatta menawarkan Agenda dan Program Nyata Untuk Menyelamatkan Indonesia:

1. Membangun perekonomian yang kuat, berdaulat, adil dan makmur
2. Melaksanakan ekonomi kerakyatan
3. Membangun kembali kedaulatan pangan, energi dan sumberdaya alam
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan melaksanakan reformasi pendidikan
5. Meningkatkan kualitas pembangunan sosial melalui program kesehatan, sosial, agama, budaya dan olahraga
6. Mempercepat pembangunan infrastruktur
7. Menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup
8. Membangun pemerintahan yang melindungi rakyat, bebas korupsi dan efektif melayani.

Untuk bidang kesehatan Jokowi dan JK berkomitmen memperjuangkan kebijakan khusus untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan, perangkat dan alat kesehatan dan tenaga khususnya bagi penduduk di pedesaan dan daerah terpencil sesuai dengan situasi dan kebutuhan mereka. Menyediakan sistem perlindungan sosial bidang kesehatan yang inklusif dan menyediakan jaminan persalinan gratis bagi setiap perempuan yang melakukan persalinan. Mengalokasikan anggaran negara sekurang-kurangnya 5% dari anggaran negara untuk penurunan AKI, Angka kematian bayi dan balita, pengendalian HIV dan AIDS, penyakit menular dan penyakit kronis.


Sedangkan Prabowo dan Hatta menyatakan akan menjamin pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat miskin melalui percepatan pelaksanaan BPJS Kesehatan.

 Di bidang pendidikan, Jokowi-JK berjanji menyelenggarakan pendidikan 12 tahun yang bekualitas dan tanpa biaya di seluruh Indonesia serta menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender dan penghargaan terhadap keberagaman dalam pendidikan.

Kemudian melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan (civic education), yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti: pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotism dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Kami akan mengevalusi terhadap model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional -termasuk di dalamnya Ujian Akhir Nasional dan pembentukan kurikulum yang menjaga keseimbangan aspek muatan lokal (daerah) dan aspek nasional, dalam rangka membangun pemahaman yang hakiki terhadap ke-Bhineka-an yang Tunggal Ika. Untuk pendidikan dasar, pembobotan dilakukan dengan menekankan 70% substansinya harus berisi tentang budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik (bagian dari revolusi mental).

Untuk pendidikan tinggi, 60% politeknik dan 40% sains. Kami akan memberikan jaminan hidup yang memadai para guru yang ditugaskan di daerah terpencil, dengan pemberian tunjangan fungsional yang memadai, pemberian asuransi yang menjamin keselamatan kerja, fasilitas-fasilitas yang memadai dalam upaya pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan dan karir.

Kami akan melakukan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah terutama wilayah-wilayah yang selama ini diidentifikasi sebagai area di mana tingkat dan pelayanan pendidikan rendah atau buruk harus dilakukan. Salah satunya, adalah penyediaan dan pembangunan sarana transportasi dan perbaikan akses jalan menuju fasilitas pendidikan/sekolah dengan kualitas yang memadai sehingga para peserta didik dan guru di seluruh wilayah dapat menjangkau sekolah secara fisik dengan aman. Kami akan membuat kebijakan rekrutmen dan distribusi tenaga pengajar (guru) yang berkualitas akan dilakukan secara merata.


Sementara Prabowo dan Hatta berjanji memperkuat karakter bangsa yang berkepribadian Pancasila, menjunjung tinggi sifat jujur, disiplin, patuh terhadap hukum, toleransi terhadap perbedaan suku agama dan ras, menghargai budaya bangsa melalui pendidikan Pancasila, kebangsaan dan budi pekerti.

Melakukan realokasi dan peningkatan efisiensi terhadap pos-pos belanja pendidikan dalam APBN yang dipandang tidak efektif dan atau boros.

Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan biaya negara, menghapus pajak buku pelajaran, menghentikan penggantian buku pelajaran setiap tahun, dan mengembangkan pendidikan jarak jauh terutama untuk daerah yang sulit terjangkau dan miskin.

Meningkatkan martabat dan kesejahteraan guru, dosen dan penyuluh. Menjadikan guru sebagai profesi terhormat, sejahtera dan bertanggung jawab, antara lain melalui: (a) pengiriman tunjangan profesi guru bersertifikat langsung ke rekening guru yang bersangkutan, (b) merekrut 800 ribu guru selama 5 tahun. (c) menaikkan tunjangan profesi guru menjadi rata-rata Rp 4 juta per bulan.

Merevisi kurikulum nasional dengan memantapkan pengembangan budaya bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, memajukan karsa dan karya bangsa yang memiliki daya saing tinggi, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung kearifan lokal; dan mewajibkan kembali kurikulum matematika dan bahasa Inggris untuk sekolah dasar serta pendidikan anti korupsi.


Memperbaiki secara masif kualitas dari fasilitas pendidikan di seluruh SD, SMP dan SMA serta pesantren/sekolah agama sederajat, melalui pengalokasian Dana Perbaikan Kualitas Fasilitas Pendidikan (DPKFP) rata-rata Rp 150 juta per sekolah; dan meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan di universitas, baik negeri maupun swasta, dengan alokasi dana APBN Rp 20 triliun selama 2015-2019.

Mengembangkan fasilitasi dan keadilan penyelenggaraan pendidikan melalui program menyediakan komputer di sekolah dasar dan menengah, sekolah kejuruan, sekolah agama dan pesantren, memberikan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan lulusan baru serta pencari kerja yang mengikuti pelatihan pada bidang dan lembaga tertentu yang direkomendasikan oleh negara, menyediakan fasilitas kredit bank untuk mahasiswa berprestasi, serta membangun jaringan internet gratis.

Memberikan insentif kepada perusahaan/lembaga swasta yang menjalankan program magang bagi lulusan baru, dengan persetujuan dari pemerintah.

Mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, maritim dan industri, termasuk Balai Latihan Kerja.

SUMBER=   MERDEKA.COM

Read More

jangan underestimate karena wajah saya yang dibilang ndeso,"

Bakal calon presiden Joko Widodo mengatakan, ia paham seluk beluk dunia investasi, bahkan di tataran dunia internasional karena telah berkecimpung di dunia bisnis selama 24 tahun di bidang ekspor impor kayu. Berbagai pameran bisnis di luar negeri pun kerap disambanginya. Oleh karena itu, kata Jokowi, ia meminta tak ada yang meremehkan pengalaman dan pengetahuannya terkait hubungan luar negeri.

"Kalau ada yang menyampaikan saya tidak mengerti hubungan luar negeri, saya selama 24 tahun sehari-harinya di situ kok. Jadi, kenapa harus ragu? Meskipun saya bukan konglomerat, jangan underestimate karena wajah saya yang dibilang ndeso," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara deklarasi dukungan kepada Jokowi-JK yang digelar Professional and Enterpreuner Community, Jumat (30/5/2014), di Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam acara itu, Jokowi hadir didampingi dua anggota tim suksesnya, Luhut Binsar Panjaitan dan Alwi Shihab.

Jokowi mengatakan, hingga saat ini ia masih berstatus sebagai seorang pengusaha. "Sampai saat ini, saya masih enterpreneur. Waktu 10 tahun yang lalu sebelum saya menjadi wali kota, selama 24 tahun saya bergerak di bidang ekspor impor kayu," kata Jokowi.

Terkait dukungan yang diberikan, Jokowi mengucapkan terima kasih. Professional and Enterpreuner Community terdiri dari puluhan pengusaha yang bergerak di berbagai bidang usaha. Mereka juga merupakan alumnus beberapa sekolah bisnis, baik yang ada di Jakarta maupun di luar negeri.

Read More

Kepura-puraan dalam pencitraan, ini kata surya paloh saat di wawancara oleh kompas

Partai Nasdem mendapat elektabilitas positif meski upaya membangun partai modern ini baru dilakukan sejak didirikan, 1 Februari 2012. Namun, Partai Nasdem tahu diri. Mereka tetap merasa perlu bekerja lebih gigih dan tekun bersama semua pihak untuk gerakan perubahan.

”Mulai ada kesadaran masyarakat, tetapi memang evolutif. Perlu upaya membangun kekuatan baru mengajak masyarakat menertawakan pikiran dan aliran sesat pencitraan yang didasari kepura-puraan. Buka topeng-topeng pencitraan kosong,” ujar Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat wawancara khusus di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem di Gondangdia, Jakarta, Sabtu (11/1).

Surya menyambut Kompas dengan senyum lebar. Ia spontan menjawab semua pertanyaan sambil sesekali menggambar di notes yang dipegangnya untuk merinci penjelasan dan memukul meja marmer untuk penekanan. Selama tiga jam pertemuan, Surya tetap bertenaga setiap kali berbicara.

Perbincangan diawali dengan melihat kondisi Indonesia hari ini saat banyak pengurus partai politik (parpol) terjerat kasus korupsi, kenapa Nasdem hadir saat apatisme terhadap parpol begitu tinggi dan bagaimana pemerintahan setelah Pemilu 2014.

Mengenai korupsi, ia mengingatkan hal itu sebagai yang dilawan reformasi 1998.

”Setelah 15 tahun, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang harusnya hilang atau dikikis malah tumbuh subur. Korupsi kita menggila, juga kolusi. Nepotisme apalagi, bahkan menjadi dinasti,” ujarnya dengan suara bergetar.

KKN juga tumbuh subur di parpol. Gagasan reformasi hanya sebagian kecil yang mewujud, salah satunya kebebasan pers.

Politik gagasan

Karena tumpukan kekecewaan terhadap parpol ini, menurut Surya, masyarakat kehilangan kepercayaan kepada parpol. Wujud kekecewaan itu adalah sikap skeptis, sinis, dan apatis. Padahal, sistem demokrasi yang dipilih Indonesia menempatkan parpol sebagai pilar penyangga utama. Kesadaran ini melahirkan Nasdem yang diharapkan berbeda dari parpol lainnya.

”Indonesia tidak boleh berhenti karena distorsi public trust (kepercayaan publik). Presiden boleh berganti, pemerintahan bisa jatuh bangun, parpol bisa menjadi besar kemudian tenggelam, tetapi Indonesia sebagai bangsa dengan cita-cita harus terus jalan,” katanya.

Menurut Surya, Nasdem didirikan untuk mengisi ruang kosong dalam sistem demokrasi yang muncul karena hilangnya kepercayaan masyarakat kepada parpol. ”Kita gunakan demokrasi. Apa jadinya jika masyarakat tidak percaya kepada parpol?” katanya.

Sebagai alternatif, Nasdem menawarkan politik gagasan yang diklaim berbeda dengan parpol lain. Di tengah cemooh, dipandang sebelah mata, ditertawakan, dan dianggap menggantang asap dengan ilusi kosong, Nasdem menyerukan gerakan perubahan, restorasi yang menurut Surya dibutuhkan Indonesia.

”Indonesia hari ini adalah yang tertinggal dari bangsa-bangsa lain, tetapi kita tidak mau mengakui itu. Kita terninabobokan. Kita mudah sombong dan menepuk dada atas sedikit pujian dari luar negeri untuk hal-hal yang sejatinya kosong. Pijakan obyektif tidak boleh dirancukan dengan pikiran kepentingan pencitraan,” ujar Surya.

Pemerintah kuat

Untuk Indonesia setelah Pemilu 2014, Nasdem mengupayakan kehadiran pemerintah yang kuat. Pemerintah kuat bisa lahir dari pemimpin yang kuat dan mendapat dukungan kuat dari DPR yang sepaham dengan pemerintah. ”Masyarakat memang melihat siapa yang populer. Tetapi, kita doakan agar yang saat ini lemah menjadi kuat. Pemimpin kuat akan menghindarkan pendekatan-pendekatan artifisial penuh pencitraan,” ujar Surya.

Pemerintah yang kuat dicirikan dari kemampuannya membuat kebijakan tidak populer untuk kepentingan strategis Indonesia jangka panjang Indonesia. Surya mendorong mengembalikan peran MPR, penyederhanaan sistem kepartaian, edukasi soal subsidi, ketahanan energi, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur. Upaya nonkonvensional penggunaan APBN harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang nyata dirasakan rakyat banyak. Mengenai calon presiden, Nasdem terbuka kepada siapa pun putra/putri terbaik untuk tampil. Nasdem bersama semua komponen akan memperkuat siapa pun yang kemudian terpilih untuk mewujudkan perubahan. ”Kalau tidak tiga besar, tidak realistis cawe-cawe ngomong capres,” ujarnya. (Wisnu Nugroho/Iwan Santosa)
"Sumber" www.kompas.com

Read More

BIODATA. Dr.Kurtubi darah sasak menjadi salah seorang pakar ENERGI asal Kdiri LOBAR

dr.Kurtubi anak kelahiran kediri Lombok barat. NTB,

SEKOLAH: SDN 1 KEDIRI, LOBAR. SMPN-1 Mataram. SMAN-1 Mataram.

melanjutkan S1 ke:  UI - Universitas Indonesia Jurusan Management, terus ke luar negeri::

Institut Français du Pétrole

Mastère Spécialisé · Petroleum Economics · Rueil-Malmaison

 

gelar Phd di :

Colorado School of Mines

PhD · Golden, Colorado

 

VISI DAN MISI

 

VISI:

Indonesia sebagai negara Adidaya yang maju, sejahtera, adil, aman dan di hormati bangsa lain.

MISI:

Perubahan dan Restorasi Tata Kelola Sumber Daya Alam, Khususnya migas, energi dan mineral agar sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 untuk sebesar besar kemakmuran rakyat

MEMPERJUANGKAN:

• Kekayaan alam migas, energi dan mineral dikuasai dan dimiliki oleh negara melalui Perusahaan negara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi "double digit"
• Perusahaan Asing/Swasta di hormati hak-haknya sebagai "Petani Penggarap" (Kontraktor dari Perusahaan negara) dan bukan sebagai Pemilik cadangan
• Perusahaan negara diwajibkan mengelola kekayaan alam migas, energi dan mineral secara efisien, transparant dan bebas korupsi
• Perusahaan negara diwajibkan untuk mengumpulkan dana sebesar besarnya bagi negara, termasuk dengan memonetasi cadangan
• Harga BBM, gas, listrik dan pupuk yang terjangkau (dibawah harga pasar) bebas dari subsidi
• Memperjuangkan suara/usulan/pendaapat dari Kostituen sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang
• Memperjuangkan kepentingan daerah penghasil migas dan tambang

Migas masih merupakan sumber penerimaan devisa yang signifikan meski angkanya secara relatif terus merosot. Saat ini nilai total impor migas sudah melampaui nilai total ekspor, alias sudah terjadi defisit.

Untuk 2012, hasil devisa ekspor migas mencapai US$36.9 miliar, sedangkan 2011 mencapai sekitar US$41 miliar. Berarti ada penurunan sekitar 11%. Penurunan terjadi karena anjloknya produksi (lifting) minyak. Di lain pihak impor migas meningkat karena lonjakan konsumsi dalam negeri. Pada 2012, nilai impor migas sekitar US$42.6 miliar. Ujungnya adalah defisit perdagangan migas US$5.6 miliar pada 2012. Ini pertama kali terjadi dalam sejarah perminyakan nasional.

Kondisi ini berpangkal dari kesemrawutan UU Migas. Mengadopsi pola "Business to Government (B to G)", BP Migas (kini SKK Migas) mewakili pemerintah berkontrak langsung dengan perusahaan asing. Inilah modus yang memicu rendahnya lifting minyak, membengkaknya defisit migas, dan terkikisnya kedaulatan negara. Ke depan perlu dilakukan perubahan dan restorasi menuju sistem tata kelola yang efisien, investor friendly dan konstitusional.

Defisit migas yang besar menimbulkan kekhawatiran serius karena berdampak langsung antara lain pada indikator ekonomi makro, seperti nilai tukar rupiah. Tak heran muncul langkah penyempurnaan, antara lain dengan pengaturan kembali devisa hasil ekspor (DHE), khususnya yang berasal dari ekspor migas.

DHE Migas yang jumlahnya relatif besar, seyogianya bisa mendukung manajemen devisa nasional yang tangguh. Tapi yang terjadi sejauh ini DHE migas masih disimpan di bank-bank asing di luar negeri sehingga 'tidak terjangkau' oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia sendiri sudah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia, PBI No.13/20/2011 yang mewajibkan semua perusahaan di Indonesia untuk menyimpan dana transaksi ekspornya melalui bank devisa nasional. Khusus di bidang migas, kewajiban tertuang dalam PBI No.14/17/2012 dan PBI No.14/25/2012.

Batas akhir penyimpanan DHE adalah 30 Juni 2013. Apabila dilanggar, menurut SKK Migas, maka ada risiko penghentian kegiatan usaha.

Meski tujuannya bagus, di sini perlu kehati-hatian. Ada risiko perusahaan minyak asing yang beroperasi di Indonesia atas dasar Production Sharing Contract (PSC), kini Kontrak Kerja Sama (KKS), dapat membawa kasus ini ke arbitrase internasional. Pasalnya, di dalam kontrak (PSC), masalah yang terkait dengan produksi/ekspor migas bagian kontraktor (entitlement contractor), sepenuhnya adalah hak kontraktor/ perusahaan asing.

Dengan pola "B to G", di mana pemerintah melalui SKK Migas yang berkontrak, maka otomatis pemerintah terikat kontrak (binding), sehingga pemerintah dituntut untuk menaati kesucian kontrak.

Boleh jadi, jika pemerintah men-suspend perusahaan asing yang tidak tunduk pada Peraturan BI, maka yang akan berperkara di pengadilan arbitrase adalah pemerintah. Ini sangat berisiko mengingat semua aset negara di luar negeri (pesawat Garuda, Gedung KBRI, rekening Bank, dan lain-lain) bisa disita. Soalnya, SKK Migas yang menandatangani kontrak merupakan lembaga yang asetnya menjadi satu/melekat dengan aset pemerintah.

Sebaiknya, sebelum pemerintah dan BI 'memaksa' perusahaan minyak asing untuk menaruh hasil devisa ekspor migas di bank lokal, SKK Migas dilikuidasi dulu ke Perusahaan Negara. Persisnya, perusahaan negara yang asetnya terpisah berdasarkan UU dan dalam kerjanya berkontrak langsung dengan perusahaan minyak asing. Dengan begini, posisi pemerintah berada di atas kontrak, sehingga kedaulatan tetap terjaga. Pemerintah dan BI pun bisa leluasa mengeksekusi kebijakan tanpa harus menunggu/meminta persetujuan perusahaan asing.

https://twitter.com/drkurtubi

 

Read More

Politisi Cakil, diyakini banyak bertebaran di negeri ini.

Berwajah halus dan berpenampilan selayaknya ksatria, Cakil adalah simbol kemunafikan.

Cakil tak pernah jadi Bima. Makanya kulitnya selalu mulus, penampilannya bak priyayi, dan meski melengking namun suaranya tetap terdengar seperti celoteh para ningrat. Belum lagi baju batik dan keris disandang, semua semakin memperjelas, seperti apa sebenarnya Cakil memposisikan diri.

Alhasil, apa yang dilakonkan Bima pada Bharata Yudha, pada akhirnya memang tidak pernah ditemui pada Cakil saat perang kembangan. Karena tidak seperti Bima yang kendati berucap dan berperilaku kasar namun memiliki integritas sangat tinggi, Cakil lebih merupakan refleksi pada cermin cekung yang diletakkan pada ruang dua. Bayangannya bersifat maya dan terbalik. Dan, memang itulah Cakil, perlambang kemunafikan. Seluruh penampilannya memang kstaria, namun tetap saja berwajah raksasa. Pemikirannya tetap didominasi mindset raksasa: culas, keji, dan kasar.

Di negeri ini, sungguh aku melihatnya bertebaran di segenap penjuru. Setiap kali memandang panggung politik, setiap kali pula karakter yang itu-itu juga kental mewarnai. Karakter Cakil, warna Cakil pula. Memasang mimik santun di awal, berperang tanpa kenal takut saat melawan Arjuna, mati oleh kerisnya sendiri, namun kembali hidup pada pertunjukan berikut.

Di sinilah publik banyak tertipu. Kemunafikan dan kepura-puraaan, sungguh teramat menjamur dalam ruang lembab bernama politik. Janji-janji manis untuk memberantas korupsi, nyatanya memang dijawab dengan aksi korupsi itu sendiri. Pantas demikian, karena sejatinya Cakil memang bukan penguasa. Kendati berpenampilan ala ksatria, Cakil tak lebih dari raksasa penjaga tapal batas, yang tidak memiliki kapabilitas kecuali keangkaramurkaan tadi. Tak berbeda jauh dengan para politisi negeri ini, bukan? Negeri yang gumpil akibat polah para Cakil itu.

Begitulah. Mereka sejatinya bukan pemimpin. Mereka tidak bisa memegang amanah, sebagai salah satu syarat moral seorang pemimpin. Mereka lebih tepat dikatakan sebagai pengkhianat bangsa, yang menjadikan kekuasaan sebagai ajang mengeruk keuntungan pribadi dan golongan. Mereka menjadikan korupsi politik, sebagai penjawab biaya politik tinggi yang sudah dikeluarkan pada masa kampanye lalu dan untuk melanggengkan kekuasaan berikutnya. Sungguh keterlaluan!

Sebab, dampaknya korupsi politik itu sendiri jangan ditanya. Artidjo Alkotsar dalam bukunya, Korupsi Politik di Negara Modern, menulis, bahwa korupsi politik memiliki dampak lebih dahsyat dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki posisi politik. Mengapa? Karena hal itu disebabkan entitas korupsi politik yang melekat dengan kekuasaan. Hasilnya akan terjadi tarik-menarik antara penyalahgunaan kekuasaan dan kebutuhan ketertiban sosio-politik.

Jadi, memang kita semua harus berhati-hati. Agar negeri ini tak kian gumpil, semua harus mewaspadai polah para Cakil. Satu penampilan ksatria, satu wajah raksasa, namun memiliki banyak varian kejahatan. Dan jika itu terus berlanjut, alangkah malangnya bangsa ini. Seperti kata Kahlil Gibran dalam penggalan puisinya, Bangsa Kasihan. Begini katanya: "Kasihan bangsa yang negarawannya serigala, falsafahnya karung nasi, dan senimannya tukang tambal dan tukang tiru." Memang kasihan. Karena di negeri ini, kita tak pernah tahu, kapan keris Cakil akan terus menancap dan menjadikannya tak bisa kembali liar menatap.

dwonloade PDF

 

Read More

peresmian kantor desa mengkuru

Aparatur Desa Persiapan Mengkuru kini secara resmi telah memiliki kantor desa. Acara peresmian sekaligus tsukurannya dihadiri tokoh nomor satu di kabupaten Lombok Timur yaitu Bupati Drs. H. M. Sukiman Azmy, MM. bersama tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama serta camat sakra barat.
Penggunaan Kantor desa Persiapan mengkuru ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh ketua panitia pembangunan H. Abdul Azis dilanjutkan dengan pembukaan pintu oleh Pejabat Semantara Kepala Desa Persiapan Mengkuru Mawardi, S.Sos. yang disaksikan oleh Bapak Bupati Lombok Timur.
Bupati dalam sambutannya merasa terkesan dengan apa yang telah dilakukan masyarakat mengkuru yang dalam keadaan prekonomian yang pas-pasan tetapi mampu merealisasikan apa yang telah diidamkan yaitu berdirinya sebuah kantor yang megah untuk ukuran sebuah desa.
Bupati juga menyampaikan terimakasih kepada pejabat kepala desa yang mampu memobilisasi masyarakatnya untuk membangun kantor desa tanpa pernah meminta bantuan dari pemerintah kabupaten. Dalam kesempatan itu juga melihat prestasi yang di tunjukkan oleh Desa Persiapan Mengkuru, Bupati menjanjikan untuk membantu pembengunan yang belum terselesaikan yaitu pemasangan kramik, pemasngan plafon dan pemasangan aliran listrik serta akses jalan yang melewati desa mengkuru sepanjang 5 km akan di hotmix dalam waktu dekat sehingga insyaloh setelah lebaran sudah bisa dinikmati

Read More