Amerika Serikat Tunduk Kepada Indonesia

Menjatuhkan Bung Karno adalah satu-satunya cara agar Amerika bisa bercokol kuat di Indonesia. Sudah dicoba segala cara agar Bung Karno jatuh, tidak berhasil juga. Dicoba dengan cara ancaman embargo, penghentian bantuan…..ehhh Bung Karno malah teriak, “Go to hell with your aid!”.

Messi tertipu oleh Ronaldinho (sosok yg mirip pemain brazil)

"ungkap messi:" Apa yang kamu lakukan berjalan pada sini untuk melihat saya? "Ketika dia memegang tangan saya, saya berlutut saya [dan membungkuk]. Itu sangat emosional. "

Ketika Indonesia Menjadi Kapitalis ( Rezim Orde Baru )

“Ketika tepat 100 tahun gerakan Zionisme Internasional merayakan kelahirannya, dan salah seorang pengusaha Yahudi dunia bernama George Soros memborong mata uang dollar AS dari pasar uang dunia, maka meletuslah krisis keuangan yang berawal dari Thailand dan terus merembet ke Indonesia.”

visi misi Jokowi-JK dengan Prabowo-Hatta

Jokowi-JK:Prabowo-Hatta: Visi: Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat Visi: Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong.

gadis LOMBOK dan adat sasak

nyongkolan, gendang belek, tari rudat, tari jngger,gamelan, chilokak dan peresean. antara adat budaya sasak yg masih utuh di lombok.

Thursday, May 23, 2013

“44 siswa SMA/MA dan 22 siswa SMK tidak lulus tahun ini.

(Suara NTB) –
Sebanyak 66 siswa atau sebesar 0,51 persen siswa jenjang SMA/MA/SMK se-NTB dipastikan tidak lulus dalam Ujian Nasional (UN) tahun 2013. Jumlah siswa yang tidak lulus ini adalah hasil yang diterima Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB dari pemerintah pusat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 44 siswa SMA/MA dan 22 siswa SMK.
“44 siswa SMA/MA dan 22 siswa SMK tidak lulus tahun ini. Kita tidak tahu kenapa dan alasan mereka tidak lulus. Karena ini utuh dari Jakarta, memang seperti ini yang kita terima,” terang Kepala Dinas Dikpora NTB Drs. H. L. Syafi’i, MM, dalam rapat evaluasi UN 2013 di Vila Sayang Gunung Sari Lombok Barat, Kamis (23/5).
Dibandingkan tahun 2012, lanjutnya, tingkat kelulusan pada UN 2013 ini mengalami peningkatan yang signifikan terutama pada jenjang SMK. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan persentase kelulusan jenjang SMK sebesar 99,84 persen atau meningkat 0,96 persen dari tahun sebelumnya. Sementara untuk jenjang SMA/MA persentase kelulusan meningkat 0,10 persen menjadi 99,65 persen. “Terjadi peningkatan kelulusan yang sangat tinggi untuk SMK, dulu 98,88 sekarang menjadi 99,84 persen. Tinggi sekali,” ujarnya bahagia.
Dari data kelulusan UN SMK, ujarnya, dari jumlah 13.476 peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 13.454 dengan rerata 6,98 atau persentase kelulusan 99,84 persen. Sementara 22 siswa atau sebesar 0,16 persen di antaranya dinyatakan tidak lulus. Meski demikian, tiga kabupaten/kota di NTB, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Kabupaten Sumbawa berhasil meluluskan seluruh peserta UN tingkat SMK atau 100 persen kelulusan.
Sementara untuk jenjang SMA/MA, tambahnya, dari 12.502 peserta, 44 peserta dinyatakan tidak lulus UN atau berhasil meluluskan 12.458 atau 99,65 persen. Sayangnya, untuk jenjang SMA/MA, pada UN tahun ini tidak ada kabupaten/kota yang memiliki kelulusan 100 persen. “Terjadi peningkatan tahun 2012 ke tahun 2013 adalah 0,10 persen dengan rata-rata nilai 7,05. Jadi sudah meningkat rerata kita di atas nilai 7 untuk SMA/MA/SMK tahun ini,” jelasnya.
Dari data kelulusan UN SMA/MA tahun 2013 berdasarkan persentase kelulusan di setiap kabupaten/kota, Lombok Timur 99,92 persen, Dompu 99,90 persen, Lombok Barat 99,87 persen, Bima 99,84 persen, Lombok Tengah 99,76 persen, Kota Mataram 99,75 persen, Sumbawa 99,74 persen, Kota Bima 99,51 persen, KLU 99,51 persen dan KSB 99,47 persen.
Untuk SMK persentase kelulusan, Kota Mataram, KLU dan Kabupaten Sumbawa seluruhnya lulus 100 persen. Sementara Lombok Barat persentase kelulusan 99,90 persen, Lombok Timur 99,84 persen, Kota Bima 99,80 persen, Lombok Tengah 99,69 persen, KSB 99, 60 persen, Kabupaten Dompu 99,60 persen dan Kabupaten Bima 99,55 persen. (nia)

Monday, May 20, 2013

Diduga Bermasalah Kejati NTB Bidik Proyek Dermaga Labuhan Haji Lotim


Mataram (Suara NTB)
Cukup lama dihembuskan bermasalah, proyek Dermaga Labuhan Haji ,Lombok Timur (Lotim), akhirnya masuk bidikan Kejaksaan Tinggi NTB. Proyek senilai Rp 82.331.000.000 itu bahkan sudah masuk tahap permintaan keterangan panitia dan pelibatan ahli konstruksi untuk cek fisik.
Informasi sumber Suara NTB menyebutkan, di Kejaksaan Tinggi NTB, kasus pembangunan dermaga itu pernah dilakukan ekspose melibatkan semua pihak di internal Kejati, bersamaan dengan beberapa kasus korupsi lainnya.
Dari ekspose itu, terungkap sudah banyak dokumen, diantaranya surat perjanjian kontrak antara Pemkab Lotim Cq. Bappeda Lotim dengan PT.CGA sebagai pelaksana proyek yang dilaksanakan mulai tahun 2007 lalu. Informasinya, kesimpulan sementara, ada dugaan pelanggaran Kepres 80 Tahun 2003 Jo Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.  ‘’Bidang yang dibidik, terkait beberapa spek di pembangunan dermaga itu,” kata sumber di Kejati NTB, sembari menambahkan, proyek ini sudah masuk bidikan sejak Januari 2013 lalu.
Gambaran lain, proyek yang dilaksanakan CGA itu sudah melalui empat kali pembaharuan kontrak (adendum). Adendum pertama tanggal 20 November 2007, adendum kedua  4 Desember tahun yang sama, untuk pelaksanaan pekerjaan pemborongan pembangunan dermaga. Tahun 2008, pembangunan kembali dilanjutkan, ditandai dengan  adendum ketiga tanggal 22 September dengan perusahaan yang sama.  Bahkan pembangunan berlanjut tahun 2009, ditandai dengan adendum yang disepakti kedua pihak tanggal 20 April 2009.
Dari total anggaran yang nyaris tembus Rp 1  triliun itu, ada beberapa item pekerjaan, selain dermaga induk, ada pembangunan jaringan irigasi rawa, pembangunan jeti atau pemecah gelombang, sampai pada penataan kawasan dermaga. Kasus ini terungkap ketika mencuat polemik, bahwa dari sisi feasibility study tidak layak.
Pihak Kejaksaan Tinggi NTB dikonfirmasi terkait dibidiknya terhadap Dermaga Labuan Haji ini tak membantah. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Hanya saja, Wakajati NTB I Gede Sudiatmaja, SH dikonfirmasi Suara NTB enggan berkomentar banyak terkait sejauh mana penanganan kasus ini. “Jadi mohon maaf, kami belum bisa membuka perkembangan penanganan kasus ini, karena konteksnya masih lid (penyelidikan, red),” jawabnya singkat, saat didampingi Kasi Penkum dan Humas Made Sutapa, SH. (ars)

Sunday, May 19, 2013

Lowongan Kerja ke Jepang

 
PERSYARATAN UMUM:
  • 1.laki-laki
  • 2. minimal lulusan SLTA/SMK Sederajat dan serjana.
  • 3. Umur Min, 20Thn, Max. 26 Thn saat mendaftar.
  • 4. Sehat Jasmani dan Rohani
  • 5. Mendapaat Izin dari Orang tuan/Wali
PERSYARATAN ADMINISTRASI
  1. Surat lamaran
  2. KTP dan Kartu Keluarga, Berdomisili 2 Thn Ditempat seleksi
  3. SKCK, AK1 (Kartu Kuning)
  4. Ijazah SD S/D Terakhir
  5. Sertefikat Latihan 220 jp (Bagi Lulusan Non Teknik)
  6. Surat keterangan sehat dari Doktor Untuk mengikuti seleksi
PERSYARATAN FISIK
  1. Tinggi Badan Min 160 cm, Berat badan Min. 50 KG
  2. Tidak ada:
  1. cacat tubuh
  2. tato / berkas talo
  3. .........................

Laskar Antikorupsi

 Suasana kelas mendadak riuh. Puluhan anak SDN Pondok Cina IV beradu cepat mengacungkan tangan. Setelah dipersilakan, mereka pun bergantian menanggapi cerita dongeng yang baru saja mereka dengarkan. Tetapi bukannya mereda, keriuhan justru kian berlanjut. Penyebabnya: satu anak bertanya, belasan yang lain menimpali.

Suasana seperti itulah yang kerap dihadapi anggota Komunitas Future Leader for Anti-Corruptian (FLAC) Indonesia. Ketika mendongeng cerita antikorupsi di hadapan siswa sekolah dasar, mereka harus berhadapan dengan antusiasme anak-anak yang terkadang terkesan berlebihan.

Tetapi tak mengapa. Bagi FLAC, respons anak-anak seperti itu justru positif. Antusiasme tersebut menjadi bukti, bahwa metode pembelajaran antikorupsi yang dilakukan FLAC, memang menyenangkan. Selain mendongeng, terkadang FLAC juga memberikan materi antikorupsi melalui yel-yel, menyanyi, dan bermain.

Hasilnya, seperti yang tergambar tadi. Binar mata anak-anak tergambar, hingga pembelajaran berakhir. Seperti diungkapkan Jiwo Damar Anarkie Presiden FLAC Indonesia, metode pembelajaran yang menyenangkan merupakan modal utama untuk menarik minat anak-anak mengikuti program. Dengan metode yang tidak membosankan, anak-anak diharapkan bisa cepat menyerap pesan yang ingin disampaikan.

“Kami berkomitmen untuk menanamkan semangat antikorupsi dengan hal-hal yang  menyenangkan,” ujarnya. Pendekatan model ini sengaja diterapkan untuk menumbuhkan nilai-nilai antikorupsi kepada anak-anak usia sekolah dasar. Dan anak-anak, lanjut Jiwo, memang menjadi target program FLAC. Alasannya sederhana, “Karena menanamkan karakter antikorupsi sejak usia dini, merupakan langkah strategis untuk menumpas korupsi di negeri ini,” katanya.

Pembentukan karakter dengan penanaman nilai-nilai anti-korupsi yang dilakukan sejak usia dini menjadi pilihan tepat karena pada usia inilah mereka dalam fase pertumbuhan diri dan pembentukan pemikiran yang akan dibawa sampai dewasa. Berangkat dari pemikiran inilah, FLAC menggagas program Laskar Antikorupsi. Program ini berbentuk pendidikan antikorupsi yang ditujukan untuk anak-anak usia sekolah dasar dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang dimulai dari nilai-nilai keseharian seperti kejujuran, kemandirian, kepedulian, kesederhanaan, tanggung jawab, dan lain sebagainya.

Program ini berjalan di empat sekolah dasar di Jakarta dan Depok, yaitu SDN Pondok Cina I, SDN Pondok Cina IV, SDN Srengseng Sawah 15, dan SDN Srengseng Sawah 14. Program dilaksanakan selama tiga bulan berturut-turut, mulai Maret 2012. “Program puncaknya adalah Festival Anak Anti Korupsi se-Indonesia yang dilaksanakan bertepatan dengan Hari Anak Nasional,”ungkapnya.

Dalam menjalankan program tersebut, anggota FLAC bergiliran menyambangi sekolah setiap Sabtu. Kegiatan diawali dengan yel-yel Laskar Antikorupsi yang ‘meminjam’ nada lagu Rasa Sayange. Alunan ritme yang mengentak sengaja dipilih untuk membuat peserta bersemangat dan siap untuk mendengarkan dongeng.

FLAC Indonesia tidak sendirian menjalankan program ini. Sejak pertama dideklarasikan pada 31 Juli 2011 ini terus mengembangkan jaringannya. Hingga kini, FLAC telah bekerjasama dengan beberapa lembaga seperti KPK, Komunitas Dongeng Anak Indonesia (KODAI ), dan pengajar di Gerakan UI Mengajar. Hal ini dilakukan agar program Laskar Anti Korupsi bisa dikembangkan tidak hanya di Jakarta dan Depok, melainkan untuk daerah-daerah lain di Indonesia. “Tujuan kita bukan ingin membesarkan FLAC melainkan ingin menyebarkan aspirasi antikorupsi ke seluruh Indonesia,” tandas Jiwo.

Gaya Anak Muda Melihat sepak terjang FLAC yang begitu komit dalam pemberantasan korupsi, layak jika masyarakat bertanya, apa dan siapa gerangan lembaga tersebut. Menurut Fikri Aulia, Kadiv. Humas FLAC Indonesia, FLAC adalah sebuah gerakan sosial, yang lahir dengan mengusung semangat untuk tidak korupsi dan siap memerangi korupsi.

Hingga saat ini, lanjut Fikri, jaringan FLAC sudah tersebar di lima regional yaitu Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. Menurutnya, FLAC hadir untuk mewadahi para pemuda di seluruh Indonesia untuk turut ambil bagian demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan bermartabat melalui gerakan pencegahan korupsi. FLAC Indonesia bukan sekadar ingin menjadi mercusuar. Sebaliknya, melalui gerakan yang membumi, FLAC Indonesia berkomitmen mencegah korupsi dengan menciptakan kader-kader antikorupsi yang tangguh dan berintegritas, melalui pendidikan.

“FLAC lahir dengan mengusung misi membuat gerakan antikorupsi secara nasional melalui ide-ide segar khas anak muda,” ujarnya. Namun memang tak mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan misi tersebut. Salah satunya, mengenai pendanaan. Sebagai organisasi independen, lanjutnya, FLAC harus selektif menerima pendanaan dari donatur.

Bahkan bukan hanya selektif, namun mereka juga dituntut transparan terkait jumlah dan latar belakang donatur. Pemberian donatur memang salah satu sumber pemasukan FLAC. Lainnya, uang saweran anggota. “Awal kita menggagas kegiatan dengan modal sendiri. Setiap anggota menyumbang uang Rp10 ribu. Selain untuk alat-alat peraga, uang tersebut juga digunakan untuk menyediakan konsumsi bagi anak-anak yang mengikuti kegiatan,” ungkapnya.

Tetapi itu dulu. Kini, pihaknya boleh berlega hati. Kegiatan mereka mendatangkan simpati dari donatur. Sehingga, organisasi yang memiliki 30 orang anggota inti ini lebih leluasa menjalankan program-programnya. Sebagai organisasi anak muda, FLAC memang dikelola dengan menggunakan manajemen anak muda. Tak heran, banyak istilan dan cara unik yang mereka lakukan dalam kegiatannya. Misalnya, untuk kampanye dan konsolidasi anggota. FLAC biasa menggelar acara yang mereka sebut “ngedanus”.

Bagi orang awam, kata “ngedanus”memang terdengar aneh. Namun begitulah mereka menamai kegiatan yang artinya “mencari dana usaha” tersebut. Pada acara yang dilaksanakan setiap malam Minggu itu, anggota FLAC berkumpul untuk mengamen di sepanjang jalan Margonda, Depok. Uniknya, lagu-lagu yang dinyanyikan adalah lagu anak-anak dan lagu antikorupsi yang mereka ciptakan sendiri.

Tak lupa, mereka pun menyebarkan brosur-brosur antikorupsi saat mengamen. “Kegiatan tersebut bukan hanya bertujuan untuk mencari uang melainkan juga cara kita berkonsolidasi dengan anggota,” ujar Fikri.

Pemprov DKI Jakarta: Keterbukaan untuk Kemudahan Kontrol


Cara lainnya untuk mempermudah masyarakat melakukan kontrol, adalah dengan membuka setiap penggunaan APBD DKI melalui website Pemprov DKI. Penggunaan sistem online juga diterapkan untuk membenahi pelayanan publik yang rawan korupsi, termasuk sektor penerimaan pajak hotel, pajak restoran, reklame, dan parkir. Selain cara-cara tersebut, Jokowi pun menjalankan ritual yang biasa ia lakukan: blusukan. "Saya adakan pertemuan dengan SKPD seminggu sekali. Saya berada di sini (kantor) hanya dua jam saja, sisanya di lapangan. Jadi controlling terus jalan. Saya juga sudah menyuruh SKPD untuk turun ke lapangan, karena semua pekerjaan itu harus dikontrol jangan dilepas.

Kepada wartawan Integrito, gubernur yang lebih populer disapa Jokowi ini, mengurai alasan, mengapa dia mewantiwanti bawahannya agar jangan pernah mencoba "bermain-main" dengan anggaran DKI. Berikut petikan wawancara yang berlangsung di Balai Kota dalam suasana penuh keakraban tersebut.

Kontrol terbaik adalah dari masyarakat. Tak ada jalan lain, kecuali melalui transparansi dan peran serta publik. Langkah ini dipilih oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk memperbaiki manajemen kontrol yang selama ini menjadi titik lemah pemerintahan. Gubernur yang lahir di Surakarta, 21 Juni 1961, ini pun mengajak warga DKI untuk ikut mengawasi pemakaian dana APBD DKI Jakarta 2013 yang mencapai Rp49,9 triliun, dengan menempelkan poster-poster rincian APBD di papan pengumuman setiap kelurahan, RT, dan RW.

Mengenai keterbukaan anggaran Pemprov DKI, apa yang melatarbelakangi?
Kalau ini sifatnya adalah masalah manajemen. Ada manajemen perencanaan, manajemen organisasi, dan manajemen kontrol. Kalau sebuah kegiatan itu tidak ada manajemen kontrol yang baik, kita akan kesulitan mendapatkan produk yang benar. Kalau melihat kegiatan di DKI ada sekitar 57 ribu item kegiatan. Jika manajemen kontrolnya hanya diserahkan kepada inspektorat, BPK, dan BPKP, saya kira akan kesulitan. Sehingga yang paling benar adalah manajemen pengawasan langsung dari publik. Caranya seperti apa? Ya, seperti yang telah dilakukan, yaitu dengan memampang secara detail di website.

Sedangkan bagi masyarakat yang tidak berkesempatan mengakses internet, kami sediakan poster yang dipasang di RW, kelurahan, dan kecamatan. Poster yang ditempel adalah rincian detail, seperti jenis kegiatan, volume, jumlah anggaran. Jika ada pelanggaran, masyarakat juga ditunjukkan ke mana harus melapor. Menurut saya proses pengawasan publik semacam ini efektif. Paling tidak meskipun masyarakat tidak mengawasi, namun yang melakukan kegiatan tetap akan berpikir bahwa mereka diawasi. Jadi, poinnya adalah, agar publik bisa langsung mengawasi.
Bagaimana teknisnya?
Jika ada pengaduan dari masyarakat, mereka bisa langsung menghubungi ke nomor kontak yang tertera di poster tersebut. Setelah pengaduan masuk, akan langsung didistribusikan ke SKPD yang bersangkutan. Setelah itu langsung diproses ke dalam meeting, lalu ditindaklanjuti oleh SKPD. Memang, dari laporan yang masuk, hanya sekitar 50-60% yang bisa ditindaklanjuti. Tetapi, hal ini memang baru permulaan. Dan, ini adalah tahapan paling tidak kita butuh proses. Karena ada juga staf yang shock, kaget, tapi memang ini harus dimulai. Untuk itu, memang tidak ada kata tidak siap. Mau tidak mau, seluruh staf yang ada di DKI Jakarta harus siap dengan ini. Mereka harus siap ketika ada yang bertanya, mengenai kegiatan yang ada di wilayah DKI. Karena, memang sudah ditempel dan publik sudah tahu. Memang, untuk menilai efektivitasnya, masih terlalu dini.

Karena program ini baru berjalan dua bulan. Realisasinya pun, sekarang baru mulai tahap lelang. Tapi mengenai pengaduan dari masyarakat, saya lihat cukup menggembirakan. Paling tidak, masyarakat bisa mengetahui, berapa anggaran di kelurahan masing-masing.

Bagaimana dengan anggaran di bidang selama ini dikenal rentan kecurangan, misalnya pengadaan barang dan jasa?
Kita sudah menerapkan e-procurement. Tahun ini sudah 100%. Selain itu, yang juga diterapkan adalah pajak online, restoran, hiburan, hotel, parkir, dan e- ticketing. Semua sudah dimulai. Karena kalau tidak, kapan lagi? Walaupun di bawahnya masih belum optimal, tetapi memang harus berjalan. Kita akan awasi terus, sehingga nantinya akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah terbiasa, maka akan berjalan dengan sendirinya. Ini kan, hanya membiasakan yang tadinya tidak online menjadi online. E-ticketing, misalnya, sudah dimulai sejak Februari. Salah satunya, tiket Transjakarta. Daripada membawa uang berkarungkarung, tentu lebih efektif dengan e-ticketing. Sambil berjalan, hal ini terus kita lakukan sosialisasi kepada publik. Dan sekarang ini, meski baru 20-30%, tapi memang harus dimulai. Lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan.

Apakah semua itu dalam rangka manajemen kontrol?
Ya, keterbukaan ini dalam rangka manajemen kontrol, termasuk rekrutmen SDM, dimulai dari bawah sampai ke atas. Dari lurah sampai camat. Ide ini datang dari pemikiran bahwa jangan sampai ada tuduhan lurah dan camat dijadikan sebagai kendaraan/alat politik gubernurnya. Tidak demikian, karena semua itu terbuka. Saya tidak ikut dalam proses rekrutmen. Hanya pada proses akhirnya, saya tahu.

Pihak yang terkait, di antaranya assessment dari Mabes Polri, akademisi, dan konsultan. Pokoknya komplit. Kami juga akan menerima pengaduan terhadap calon seleksi tersebut mengenai track record-nya. Lha, ini kita kan meniru KPK.

Bagaimana tingkat resistensi dari kalangan internal dan sejauh mana resistensi itu mempengaruhi?
Tidak ada. Paling tidak yang langsung kepada saya. Sekarang mereka sudah tertawa-tawa. Menurut saya yang paling bagus itu ada di pembenahan manajemen, pembenahan sistem, karena manusia mengikuti sistem. Jika dipaksa mengikuti sistem, nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Yang melatarbelakangi ini semua adalah efisiensi sistem di segala bidang. Efisiensi dalam arti mendapatkan pejabatpejabat yang baik dan menyelesaian pekerjaan menjadi baik. Juga, di bidang anggaran, keborosan-keborosan dan penyimpangan bisa dihindari. Apalagi APBD DKI Jakarta besar sekali, Rp50 triliun per tahun.

Bagaimana jika ditemukan penyimpangan?
Jika ditemukan penyimpangan di lapangan itu sudah bukan ranah saya, tapi masuk wilayah hukum. Urusan saya hanya manajemen kontrol, hanya mengingatkan. Tapi kalau sudah masuk ke sana, wilayahnya sudah berbeda. Saya memang tidak pernah berbicara kepada pegawai, agar jangan korupsi. Yang saya katakan, sistem ini harus diikuti dan dijalankan. Itu saja. Manajemen saya harus diikuti. Silakan, jika ingin mencoba korupsi, tetapi itu sudah bukan menjadi wilayah saya, karena itu sudah masuk wilayah hukum.
link sumber

Politisi Cakil, diyakini banyak bertebaran di negeri ini.

Berwajah halus dan berpenampilan selayaknya ksatria, Cakil adalah simbol kemunafikan.

Cakil tak pernah jadi Bima. Makanya kulitnya selalu mulus, penampilannya bak priyayi, dan meski melengking namun suaranya tetap terdengar seperti celoteh para ningrat. Belum lagi baju batik dan keris disandang, semua semakin memperjelas, seperti apa sebenarnya Cakil memposisikan diri.

Alhasil, apa yang dilakonkan Bima pada Bharata Yudha, pada akhirnya memang tidak pernah ditemui pada Cakil saat perang kembangan. Karena tidak seperti Bima yang kendati berucap dan berperilaku kasar namun memiliki integritas sangat tinggi, Cakil lebih merupakan refleksi pada cermin cekung yang diletakkan pada ruang dua. Bayangannya bersifat maya dan terbalik. Dan, memang itulah Cakil, perlambang kemunafikan. Seluruh penampilannya memang kstaria, namun tetap saja berwajah raksasa. Pemikirannya tetap didominasi mindset raksasa: culas, keji, dan kasar.

Di negeri ini, sungguh aku melihatnya bertebaran di segenap penjuru. Setiap kali memandang panggung politik, setiap kali pula karakter yang itu-itu juga kental mewarnai. Karakter Cakil, warna Cakil pula. Memasang mimik santun di awal, berperang tanpa kenal takut saat melawan Arjuna, mati oleh kerisnya sendiri, namun kembali hidup pada pertunjukan berikut.

Di sinilah publik banyak tertipu. Kemunafikan dan kepura-puraaan, sungguh teramat menjamur dalam ruang lembab bernama politik. Janji-janji manis untuk memberantas korupsi, nyatanya memang dijawab dengan aksi korupsi itu sendiri. Pantas demikian, karena sejatinya Cakil memang bukan penguasa. Kendati berpenampilan ala ksatria, Cakil tak lebih dari raksasa penjaga tapal batas, yang tidak memiliki kapabilitas kecuali keangkaramurkaan tadi. Tak berbeda jauh dengan para politisi negeri ini, bukan? Negeri yang gumpil akibat polah para Cakil itu.

Begitulah. Mereka sejatinya bukan pemimpin. Mereka tidak bisa memegang amanah, sebagai salah satu syarat moral seorang pemimpin. Mereka lebih tepat dikatakan sebagai pengkhianat bangsa, yang menjadikan kekuasaan sebagai ajang mengeruk keuntungan pribadi dan golongan. Mereka menjadikan korupsi politik, sebagai penjawab biaya politik tinggi yang sudah dikeluarkan pada masa kampanye lalu dan untuk melanggengkan kekuasaan berikutnya. Sungguh keterlaluan!

Sebab, dampaknya korupsi politik itu sendiri jangan ditanya. Artidjo Alkotsar dalam bukunya, Korupsi Politik di Negara Modern, menulis, bahwa korupsi politik memiliki dampak lebih dahsyat dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki posisi politik. Mengapa? Karena hal itu disebabkan entitas korupsi politik yang melekat dengan kekuasaan. Hasilnya akan terjadi tarik-menarik antara penyalahgunaan kekuasaan dan kebutuhan ketertiban sosio-politik.


Jadi, memang kita semua harus berhati-hati. Agar negeri ini tak kian gumpil, semua harus mewaspadai polah para Cakil. Satu penampilan ksatria, satu wajah raksasa, namun memiliki banyak varian kejahatan. Dan jika itu terus berlanjut, alangkah malangnya bangsa ini. Seperti kata Kahlil Gibran dalam penggalan puisinya, Bangsa Kasihan. Begini katanya: "Kasihan bangsa yang negarawannya serigala, falsafahnya karung nasi, dan senimannya tukang tambal dan tukang tiru." Memang kasihan. Karena di negeri ini, kita tak pernah tahu, kapan keris Cakil akan terus menancap dan menjadikannya tak bisa kembali liar menatap.


dwonloade PDF